FKMB saat audiensi dengan Komisi IV DPRD dan Diknas Situbondo
SITUBONDO,BANGSAONLINE.com - Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Besuki (FKMB) Raya, Sutomo menyebut mark up atau penggelembungan data guru ngaji dan guru minggu 2024 mengakibatkan pemborosan anggaran hingga lebih dari 3 Miliar.
Hal itu disampaikan Sutomo saat FKBM mengadukan temuannya kepada Komisi IV DPRD Situbondo di ruang gabungan, Rabu (26/2/2025).
BACA JUGA:
- DPRD Kota Batu Soroti Alih Fungsi Lahan hingga Aset Daerah dalam Pembahasan Tiga Raperda
- DPRD Kota Madiun Serahkan Rekomendasi LKPj 2025 ke Plt Walkot
- DPRD Kabupaten Mojokerto Soroti Kelalaian Perlindungan Kerja, Perusahaan Diminta Tanggung Jawab
- Gelar Paripurna, DPRD Kabupaten Madiun Siapkan Pansus Bahas Raperda Aset dan PDAM
"Kami mengadakan survei lapangan dan menemukan data fiktif," Kata Sutomo .
Pihaknya melakukan survei lapangan di 3 Kecamatan di wilayah Situbondo barat. Yakni Kecamatan Jatibanteng, Besuki dan Banyuglugur. Dari 3 Kecamatan tersebut, ada beberapa temuan yang janggal.
"Penggelembungan antara 2 sampai 7 ganda , ada yang fiktif, musholla tidak ada santri tapi masuk daftar," jlentrehnya.
Berdasarkan surat keputusan bupati, jumlah guru ngaji dan guru minggu yaitu 4.851 orang. Masing-masing mendapatkan insentif Rp2 juta.
Dari temuan tersebut, Sutomo menyampaikan analisa yang dilakukan pihaknya. Jika 1 kecamatan ada 100 guru ngaji dan guru minggu, maka dikalikan 17 kecamatan, hasilnya data penggelembungan bisa berjumlah 1700 orang.
"Potensi pemborosannya mencapai 3,4 miliar," tegasnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
