Monev Kinerja Penataan, Kementerian ATR/BPN Komitmen Wujudkan Amanat Presiden Soal Swasembada

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024, di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, dalam sambutannya mengajak seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk bersama melanjutkan program Reforma Agraria.

BACA JUGA:

"Kita bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program Reforma Agraria. Beberapa kali Pak Menteri juga menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku Ditjen Penataan Agraria," ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Terkait ketahanan pangan, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan untuk menjaga ketahanan pangan, yaitu dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029.

"Amanat ini sangat berkaitan dengan kerangka kerja kita, yaitu Reforma Agraria. Di mana salah satu tujuan dari Reforma Agraria selain mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, juga untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan," ujar Dirjen Penataan Agraria.

Keberlanjutan program Reforma Agraria ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan.

"Kita diminta untuk terus melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sertipikasi tanah atau penataan aset, serta diikuti dengan penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat. Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria," jelas Yulia Jaya Nirmawati.