Forum DSK atau diskusi strategi kebijakan yang digelar Kanwil Kemenkumham Jatim.
"Setiap kasus akan ditangani secara profesional dan transparan, dengan menjaga kerahasiaan identitas para pelapor dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92," katanya.
BACA JUGA:Wali Kota Pasuruan Buka Sosialisasi Penguatan HAM, Tegaskan Hak Dasar Warga Harus Terpenuhi
Selain itu, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Termasuk pembentukan pos pengaduan HAM di beberapa lokasi.
"Selain itu, kami berharap agar Ditjen HAM dapat melakukan pengembangan aplikasi SIMASHAM yang lebih aksesibel," tuturnya.
