Gedung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Foto: Antara/JPNN
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com – Gelombang protes terhadap Presiden Joko Widodo yang ditanggap melanggar konstitusi dan merusak demokrasi, terutama kecenderungannya dalam melanggengkan kekuasaan lewat nepotisme dan politik dinasti, semakin membesar. Bahkan para guru besar dan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi telah mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi yang dalam Pilpres 2024 dianggap memihak dan tak netral.
Hari ini, Senin (5/02/2024) giliran Sivitas Akademika Univesistas Islam Negeri Sunan (UIN) Kalijaga Yogyakarta mengerluarkan seruan moral untuk Presiden Jokowi. Dengan mengutip wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga, Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga menyampaikan 5 poin seruan moral.
BACA JUGA:
- Presiden Respons Surel Gus Lilur, Menteri KKP Langsung Terbitkan Permen KP No. 5 Tahun 2026
- Menko Polkam Djamari Chaniago: Siapa Santri Amanatul Ummah yang Ingin Jadi Presiden
- Presiden Rancang Sejumlah Strategi untuk Buka Jutaan Lapangan Pekerjaan, Apa Saja?
- Kisah Jihad, Nama Sapi Peternak Blitar yang Dipilih Presiden Prabowo sebagai Hewan Kurban
“Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman,” demikian Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga mengawali seruan moralnya mengutip wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga.
Artinya, jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.
Seruan moral UIN Sunan Kalijaga itu di bawah Koordinator Achmad Uzair, S.IP, M.A, Ph.D. Seruan moral itu memakai surat berkop resmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Di bawah ini BANGSAONLINE.com memuat lengkap naskah seruan moral yang diterima BANGSAONLINE.com, Senin (05/02/2024).
SERUAN MORAL KALIJAGA
Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga
“Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman”
Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.
—Kanjeng Sunan Kalijaga
Mencermati situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, apalagi jelang Pemilu 2024, terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara.
Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
