Sosialisasi RANHAM dan KKPHAM yang digelar Kanwil Kemenkumham Jatim di Kabupaten Madiun.
MADIUN, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan Pembangunan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Salah satu bukti nyata ialah menggandeng Pemkab Madiun.
Sosialisasi terkait program ini telah digelar di Kantor Bupati Madiun, Rabu (4/10/2023). Kegiatan yang dipimpin Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, Wiwit P Iswandari, itu dihadiri oleh perwakilan berbagai OPD yang bertanggung jawab atas pelaporan Aksi HAM dan KKPHAM di lingkungan Pemkab Madiun.
Acara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Madiun, Sujiono. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya RANHAM dan KKPHAM.
"Yaitu sebagai salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan HAM bagi seluruh warganya," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, 2 narasumber penting juga turut hadir, yakni perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
Wiwit menjadi narasumber pertama yang memberikan paparan. Dia menyampaikan hasil evaluasi data KKPHAM Kabupaten Madiun di tingkat kanwil, yang mana sinergi dan kolaborasi seluruh aparat pemerintahan sangat penting dalam melaksanakan RANHAM/Aksi HAM dan KKPHAM.
"Selain itu, Kabupaten Madiun yang belum belum mendapatkan predikat "Peduli HAM" diharapkan dapat meraihnya pada tahun ini," kata Wiwit.
Narasumber kedua dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Andika. Dia memaparkan evaluasi RANHAM dan Aksi HAM di Kabupaten Madiun.
"Kabupaten Madiun telah berhasil melaporkan Aksi HAM periode B08 dan saat ini masih dalam tahap verifikasi," ucap Andika.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para peserta dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memahami pentingnya pelaksanaan RANHAM dan KKPHAM. Serta berkomitmen untuk mendukung pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah ini.
"Semua pihak diharapkan dapat bersinergi dalam upaya memajukan kualitas HAM dan meningkatkan predikat "Peduli HAM" bagi Kabupaten Madiun," kata Wiwit. (cat/rev)
