MALANG, BANGSAONLINE.com - Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilakukan secara aktif Kanwil Kemenkumham Jawa Timur beserta UPT Keimigrasian. Salah satunya dengan melakukan penolakan kepada 1.281 orang terkait permohonan paspor. Selain itu, per 25 Juni 2023, penundaan keberangkatan terhadap 815 calon penumpang yang diindikasi akan menjadi Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural (PMI NP) juga dilakukan jajaran keimigrasian Jatim.
"Ini bentuk upaya aktif kami dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna H Laoly untuk menggencarkan pencegahan TPPO," kata Imam Jauhari selaku Kakanwil Kemenkumham Jatim saat membuka Kegiatan Sosialisasi Pencegahan TPPO kepada masyarakat Malang Raya hari ini (26/ 6).
Imam menjelaskan, salah satu strategi yang dijalankan jajarannya adalah terus berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait demi mencegah terjadinya TPPO. Khususnya dengan memastikan semua dokumen perjalanan dan syarat-syarat menjadi PMI lengkap.
"Untuk memberikan perlindungan bagi calon PMI agar tidak terlibat dalam TPPO, kami melakukan pengawasan dan pengendalian dalam menerbitkan dokumen perjalanan (paspor) bagi pemohon yang rentan menjadi korban TPPO," tegas Imam.
Berdasarkan data Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, selama 2023, Kantor Imigrasi se-Jatim telah melakukan penolakan penerbitan paspor yang terindikasi akan menjadi korban TPPO sebanyak 1.281 pemohon. Selain itu, pihaknya juga menunda keberangkatan calon penumpang yang diindikasi akan menjadi PMI NP di Bandara Internasional Juanda sejumlah 815 orang.
Menurut Imam, penolakan dan penundaan keberangkatan itu karena didasari sejumlah latar belakang. Sama seperti masalah terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sangat kompleks.
"Banyak calon PMI Non Prosedural itu yang saat diperiksa lebih lanjut oleh petugas imigrasi, kebingungan karena tidak paham proses-proses menjadi PMI yang legal," terangnya.
