Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Imbauan perubahan warna gerobak dan tenda agar menjadi warna kuning yang dibebankan pada PKL (pedagang kaki lima) di kawasan GOR mendapat kritik dari DPRD Tuban.
Komisi I DPRD Tuban menyesali isi imbauan tersebut yang mengatasnamakan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan (Diskoperindag). Menurut dewan, bukan persoalan pergantian warna, akan tetapi biaya perubahan itu yang menjadi polemik tersendiri.
"Kalau pergantian atau perubahan warna gerobak dan tenda atau terpal itu tak jadi masalah. Tetapi, jangan sampai membebani para PKL," kata Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, saat dikonfirmasi, Minggu (11/6/2023).
Setelah adanya imbauan itu, DPRD akan meminta klarifikasi kepada Diskoperindag terkait hal ini, lalu meminta kejelasan pergantian warna terpal dan pengecatan gerobak, apakah dibiayai pemerintah daerah setempat atau biaya sendiri. Jika memang itu inisiatif pemerintah seharusnya semua perlengkapan, termasuk terpal dan cat serta bantuan gerobak perlu disiapkan.
"Bila ingin seragam dan rapi ya harus disiapkan oleh dinas. Bukan malah membebani para PKL," ucap politikus dari PKB itu.
Roni sapaan akrabnya mengusulkan jika hendak diseragamkan sebaiknya mulai diinventarisir gerobak dan pedagangnya. Lalu, Diskoperindag Tuban memberi bantuan pada PKL agar gerobak dan terpalnya semuanya bisa sama.
"Terkait mereka ngecat warna kuning, mau abu-abu, hitam atau bahkan pelangi itu terserah. Tapi sangat gak etis jika menyuruh merubah warna kuning, tapi tidak mau membiayai," ujarnya.
Beda lagi apabila perubahan warna itu semuanya dibantu oleh dinas itu haknya pemerintah, mau mengecat kuning atau warna lain itu haknya dinas. Tetapi, kata Roni, bila peduli dengan para PKL harusnya semua diseragamkan gerobaknya dan dibiayai dari dana APBD. Sehingga, akan tampak bagus pemandangannya, termasuk yang jualan di jalan pantura akan terlihat bersih.
