TUBAN,BANGSAONLINE.com - Pemerintah desa se-Kabupaten Tuban mulai bulan depan mendapatkan penyesuaian tarif layanan internet dari PT PLN Icon Plus setelah tercapai kesepakatan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tuban.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Berlangganan yang ditandatangani secara bertahap selama rapat kerja tiga hari, Rabu–Jumat (23–25 September 2026), di Ruang Rapat Komisi II DPRD Tuban.
Pada hari pertama, penandatanganan dilakukan oleh kepala desa dari tujuh kecamatan, yakni Bangilan, Senori, Jatirogo, Kenduruan, Bancar, Tambakboyo, dan Singgahan.
Rapat tersebut juga dihadiri jajaran Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban yang mengikuti proses penandatanganan secara bertahap.
Melalui kesepakatan tarif baru itu, pemerintah desa memperoleh efisiensi biaya layanan dari PLN Icon Plus hingga sekitar 5 persen. Tarif paket yang sebelumnya Rp2.500.000 per bulan menjadi Rp2.370.000 per bulan.
Adapun desa yang memilih menonaktifkan paket Internet Broadband Corporate untuk layanan Wi-Fi publik atau umum dan hanya menggunakan jaringan privat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), biaya bulanannya turun menjadi Rp1.223.000.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mengatakan lembaga legislatif berupaya menjadi penghubung antara pemerintah desa dan penyedia layanan untuk merespons kondisi anggaran desa yang mengalami penurunan.
"Kami menjembatani teman-teman dari seluruh kepala desa yang hari ini kami undang ke kantor dewan untuk melakukan renegosiasi terkait jaringan internet tertutup (Metronet) dan jaringan terbuka," ujar Fahmi Fikroni.
Menurut Fahmi, renegosiasi tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima banyak masukan dari kepala desa yang merasa terbebani dengan kondisi anggaran desa saat ini.
"Banyak keluhan dari kepala desa karena anggaran desa saat ini berkurang jauh. Mereka meminta kami menjembatani agar bisa menekan harga pelayanan internet. Harapan kami, pemerintah desa tidak terbebani. Kami juga meminta ICON+ untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak ada lagi keluhan jaringan lemot," tegasnya.
Fahmi juga menekankan bahwa layanan jaringan tertutup bersama ICON+ tetap perlu dipertahankan karena berkaitan dengan ketentuan regulasi nasional.
"Kerja sama jaringan tertutup (Metronet) dengan ICON+ ini tidak bisa langsung dihentikan begitu saja karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama untuk operasional Siskeudes Link," jelasnya.
Ketua Papdesi Kabupaten Tuban, Mbah Tomo, mengatakan kesepakatan baru tersebut dapat membantu pemerintah desa mengurangi beban pengeluaran untuk layanan internet mulai bulan depan.
"Hari ini sudah penandatanganan Surat Berlangganan, insyaallah bulan depan sudah tidak membayar tarif lama lagi. Opsi efisiensi Rp1,2 jutaan untuk jaringan privat untuk Siskeudes ini sangat membantu, sedangkan untuk internet publik diserahkan kepada kemampuan desa masing-masing," ungkapnya.
Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, memastikan penurunan tarif yang dilakukan melalui evaluasi operasional tersebut tidak berdampak pada kualitas jaringan fiber optik maupun aspek keamanan data Siskeudes.
“Pihak PLN Icon Plus juga menjamin kecepatan tim teknis di lapangan dalam menangani setiap aduan gangguan sinyal dari pemerintah desa,” ucap Arif.
Arif turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, terutama Komisi II DPRD Kabupaten Tuban, atas kepercayaan serta kerja sama yang telah terjalin dalam proses penyesuaian layanan tersebut.
“Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan akses digital bagi masyarakat Kabupaten Tuban,” pungkasnya. (coi/van)
