Hearing antara komisi IV, dinas kesehatan, Dirut RSUD Bangil, dan aktivis LSM membahas program UHC di Kabupaten Pasuruan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV Sobih Asrori mengakui program UHC memang belum sempurna karena baru diimplementasikan. "Biarkan program ini berjalan dulu sambil dievaluasi, mana yang perlu disempurnakan," jelasnya.
Secara umum, kata dia, program UHC yang digulirkan oleh pemkab sangat baik. Karena tujuannya mengkaver pelayanan kesehatan warga yang belum terdaftar BPJS.
"Total jumlah warga Pasuruan yang belum terdaftar BPJS sebanyak 350 ribu jiwa. Angka tersebut diprediksi terus naik lantaran pihak dinas kesehatan masih melakukan pendataan," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Dr Ani Latifah menyampaikan alokasi anggaran untuk program UHC mencapai Rp151 miliar. Menurutnya, sudah ketentuan terkait penggunaan anggaran tersebut.
Karena itu, usulan dari Format agar peserta BPJS yang masih punya tunggakan bisa dibiayai APBD belum bisa direalisasikan.
"Untuk tunggakan BPJS masih belum ada pembahasan, karena gak ada rekening kan, dan masih dikomunikasikan lagi," jelasnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
