Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto.
"Pembinaaan semacam apa yang diharapkan selain pembinasaan pagi pejabat? Bukanya seharusnya bimtek sebuah aoutputnya adalah membuat solusi, dengan batas toleransi kepatutan terhadap temuan jumlah yang dianggap kerugian negara," ucap Fajar.
Ia menjelaskan, sebuah hukuman proposional dan logis bagi pejabat terkait haruslah semisal dikembalikan, dilengkapi, dicukupi, disempurnaan, diberikan sanksi administratif hingga pembinaan diikuti pengawasan melekat.
"Tidak harus menjadi penghuni penjara yang di sana sini sudah overload. Belum lagi lihat dari sisi perbandingan dengan biaya taktis. Berapa juta besaran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan progres penyidikan hingga persidangan yang dibutuhkan," paparnya.
"Jika misal temuan hanya berkisar 300 juta, niat menyelamatakan uang negara, namun justru biaya lebih besar pasak dari pada tiang. Karena faktanya banyak temuan kerugian negara tersebut pada akhirnya diganti dengan hukuman kurungan/penjara," imbuhnya.
Terakhir, kata Fajar, ada proyek yang lumayan jumlah anggarannya. Ibarat di mana ada gula di situ ada semut. Maka traumatik juga terjadi karena ketika proyek itu dilaksanakan, maka banyak oknum organisasi swadaya masyarakat dan oknum penggiat anti korupsi yang mendekat.
Mereka melakukan pengawasan bukan sesuai tugas pokok dan fungsinya, tapi melebihi dari itu. Intervensi dan bahkan melakukan intimidasi demi keuntungan pribadi.
"Adapun yang kelima intinya, para pejabat dalam mempergunakan anggara tersebut perlu jaminan dari pemerintah pusat atas keselamatannya, baik secara pribadi maupun dalam jabatanya agar tidak menjadi korban dari para oknum penegak hukum, dan oknum pegiat anti korupsi," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
