KPK dan Kemendagri Minta Kepala Daerah Konsisten Bina BUMD

KPK dan Kemendagri Minta Kepala Daerah Konsisten Bina BUMD Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP, M.Si saat ikuti seminar secara virtual dari Madinah Command Center, Kamis (8/9/2022).

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Usaha Milik Daerah () menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola serta pembinaan secara kontinyu untuk menghasilkan output berupa yang berkualitas dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.

Pengawasan serta pembinaan menjadi sebuah prioritas yang harus dilakukan karena masih terdapat beberapa yang manajemennya tidak sehat dan justru membebani anggaran negara.

Hal tersebut yang ditekankan dalam Webinar Bincang Stranas dengan tema, Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang diikuti oleh , S.TP, M.Si dari Madinah Command Center, Kamis (8/9/2022).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi () RI, Alexander Marwata selaku keynote speaker dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dari beberapa kasus yang ditangani melibatkan jajaran .

"Kondisi yang sakit tercermin dari kasus tipikor yang ditangani , melibatkan beberapa direksi . Ini diperparah dengan tidak kompetennya komisaris, direksi, dan satuan pengawas internal tersebut," ungkap Alex.

Alex juga memyatakan seharusnya mendukung pemasukan pendapatan di daerah dan bukannya menggerogoti anggaran negara.

" yang kurang optimal harus dibenahi manajemen dan dilakukan pembinaan. Susunan direksi di dalamnya harus diisi dengan orang-orang profesional dan berkompeten. Bukan hanya karena kedekatan dengan kepala daerah," ujarnya.

Lihat juga video 'Resmi Dipecat! Novel Baswedan dkk Letakkan Kartu Identitas KPK':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO