Berkat Cettar, Pemprov Jatim Raih Indonesia Government Procurement Awards 2020
Editor: MMA
Kamis, 19 November 2020 10:45 WIB
Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM dalam PBJ ke depan. Dengan pendekatan tersebut, pola praktik kolusi yang potensial terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir.
“Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Ke depan, Gubernur Khofifah meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan pelatihan bagi SDM PBJ lebih masif lagi melalui BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat dari LKPP sejak Agustus lalu. Sebab kebutuhan pejabat fungsional PBJ masih cukup besar. Senada dengan pesan Kepala LKPP, bahwa ada kebutuhan penambahan pejabat fungsional PBJ untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun daerah.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menggarisbawahi pesan dari Presiden RI Jokowi. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta rakornas PBJP, yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM, serta pengadaan barang/jasa Rp. 2,5 M ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro, di atas Rp. 2,5 M menyerap produk usaha kecil dan menengah.
Terkait pesan ketiga dari Presiden Jokowi, jelasnya, dalam hari ini, Kamis (19/11) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim akan melakukan temu program dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jatim BEJO (Belanja Online).
“Usaha mikro, kecil, menengah kalau diberikan kesempatan akan bisa mengembangkan produknya, mengikuti pola pengadaan barang/jasa,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Khofifah telah membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa. Biro tersebut mulai aktif sejak 2 Januari 2020 di bawah Sekretariat Daerah Pemprov Jatim.
Lembaga tersebut menerapkan sistem dan strategi khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Tugas yang dilakukan mulai dari kualifikasi paket pekerjaan beserta nilainya, hingga integrasi data penganggaran (e-budgeting). Selain itu, juga pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Kepala LKPP Roni Dwi Susanto., M.Si., Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Sementara yang hadir secara online para menteri, kepala lembaga, gubernur dan para bupati/wali kota se-Indonesia. (tim)