Petani Garam Keluhkan Garam Impor di Depan Ketua DPRD Jatim
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Didi Rosadi
Rabu, 18 November 2020 22:26 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Forum Petani Garam Madura (FPGM) bertemu dengan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Di depan Ketua DPRD Jatim, para petani garam mengeluhkan keberadaan garam impor. Mereka berharap ada regulasi untuk perlindungan petani garam.
Forum ini berisi dari sejumlah aliansi petani garam di Madura. Di antaranya, berasal dari Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
BACA JUGA:
Soal LKPJ 2023, Pj Gubernur Jatim Tegaskan Hal ini
Ketua KNPI Sampang Duduki Kursi DPRD Jatim
Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
Sampaikan LKPJ 2023, Adhy Karyono: Kinerja Pemprov Jatim Naik 0,07 Persen Mencapai 97,77
Ketua FPGM, M. Yanto menjelaskan bahwa kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah pusat merusak distribusi garam lokal.
"Bukannya kami anti garam impor, namun kami menyayangkan distribusi garam impor," kata Yanto di hadapan Kusnadi, Rabu (18/11/2020).
"Seharusnya, distribusi garam impor hanya untuk kebutuhan garam industri. Namun, faktanya garam industri masuk ke pasar garam konsumsi yang selama ini dipasok petani lokal," katanya.
Ia mengungkapkan, ongkos produksi petani garam mencapai Rp 800 per kilo. Namun, harga jual pun hanya mencapai Rp 500 per kilo. Dengan harga jatuh pun, penyerapan garam lokal masih jauh akibat masih adanya garam industri.
Tanpa adanya penyerapan garam lokal, maka pemasukan para petani lokal pun merosot tajam. "Untuk menyekolahkan anak pun kesulitan," katanya.
Asosiasi petani garam asal Pamekasan, Yoyok, mengusulkan sejumlah solusi untuk menjawab permasalahan petani garam.
"Kami minta DPRD bisa mendorong pihak eksekutif untuk lebih memedulikan petani garam," katanya.
Simak berita selengkapnya ...