Sebut Ada Kelalaian Nakes RS Pelengkap, DPRD Jombang Minta APH Bertindak
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Aan Amrulloh
Rabu, 09 September 2020 13:59 WIB
Aparat Penegak Hukum (APH) inilah yang nantinya menjadi kunci terkait sanksi apa yang bisa diberikan untuk RS PMC. Sebab, menurut Ketua DPRD Jombang itu, rumah sakit swasta tersebut telah melakukan pembiaran terhadap pasien.
“Maka sanksinya bagaimana, aparat penegak hukum harus masuk untuk memperjelas kasus itu sanksinya seperti apa,” pungkasnya.
Dikabarkan sebelumnya, DR (27), warga Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Jombang, memilih RS Pelengkap Medical Center (RS PMC) Jombang untuk persalinan anak keduanya. Ia merasa ditelantarkan pihak rumah sakit karena tidak ada penanganan tim medis saat proses persalinan.
Dirinya masuk ke rumah sakit pada Selasa (04/08) pukul 01:30 WIB. Saat pertama masuk, DR diminta mejalani rapid test dan hasilnya reaktif. Karena itu, ia dipindahkan ke ruang Darusallam RS PMC. Hingga pada pukul 04:30 WIB, DR melahirkan anak keduanya tanpa dibantu bidan atau dokter jaga saat itu.
Pihak keluarga pasien kemudian mencoba memberitahu perawat dan petugas medis lainnya. Namun, petugas medis di rumah sakit tersebut tak menggubrisnya. Selang 30 menit, petugas medis baru datang. Hingga akhirnya, bayi yang baru dilahirkan DR itu dinyatakan meninggal dunia.
Hal itu, lantas membuat kecewa DR dan keluarga karena merasa tidak ditangani atau ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. (aan/rev)
(Kantor DPRD Jombang)