Sarpras tak Memadai, SPPD Tak Kunjung Cair, Kinerja Panwascam tak Optimal
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Nanang Fachrurrozi
Jumat, 31 Juli 2020 15:41 WIB
Ironisnya, panwascam dan panwaskel ini juga belum menerima biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Padahal pencairan SPPD tersebut sangat diharapkan para Panwascam dan Panwaskel dalam melakukan setiap pengawasan.
"Padahal, kami sejak diaktifkan 15 Juni 2020, sudah bertugas mengawasi pelantikan PPS, lalu mendata dan mengawasi Verifikasi Faktual (verfak) dukungan perseorangan, kemudian mengawasi pembentukan PPDP dan mengawasi pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih," ujarnya, Jumat (31/7/2020).
Selama 1,5 bulan bertugas, mereka mengaku beban teknis ke administrasian seperti penggandaan berkas, atau fotokopi hasil pengawasan dan pelaporan, terpaksa menggunakan dana pribadi.
"Apalagi kalau mau rapat pleno dan melakukan koordinasi dengan mengundang pihak-pihak terkait, kebingungan mencari dana talangan. Ya mau gimana lagi mas, kondisinya memang seperti ini. Kita kadang kasbon, mau ngeprin pinjem printer kecamatan atau kelurahan. Komputer yang dijanjikan juga belum ada, ya kita pakai laptop, ya laptop kita. Ke mana-mana jika ada tugas, ya kita pakai motor, ya bensin kita," ungkapnya.
Perlu diketahui, ada 93 Panwascam dan 154 Panwaskel di 31 Kecamatan di Surabaya. Mereka diaktifkan sejak 15 Juni 2020, seiring ditetapkannya PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dan SE Bawaslu Nomor: 0917 tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah 2020. (nf/rev)