Gubernur Khofifah Paparkan Action Plan Penanganan Covid-19, Mendagri Minta Surabaya Terintegrasi
Editor: MMA
Sabtu, 27 Juni 2020 14:23 WIB
Di akhir, Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya rencana untuk membendung Rumah Sakit yang overload yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas yang dapat menyebabkan meningkatnya kematian . Disamping itu juga rencana untuk memberikan relaksasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mulai exhausted dalam promotif, preventif, kuratif dan tracing.
“Pada saat yang sama kami juga harus terus melakukan intervensi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, bantuan dan support dari pemerintah pusat masih sangat kami butuhkan,” pungkasnya.
Menanggapi paparan Gubernur Khofifah Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan sudah detail dan berbasis pada data epidemiologi. Namun demikian, masalah koordinasi dan eksekusinya yang belum maksimal hingga di lapisan masyarakat paling bawah.
Menurut dia, kondisi Surabaya Raya mirip dengan kondisi Jabodetabek yang saling berkaitan karena tidak ada batas alam diantara daerahnya. Sehingga, jika satu daerah Surabaya misalnya tidak diselesaikan dengan baik, namun Gresik dan Sidoarjo sudah optimal maka akan terjadi ping pong, dan demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, penanganan kasus Covid-19 di Surabaya Raya ini harus betul-betul terintegrasi.
“Untuk mengclearkan Surabaya Raya ini harus dilakukan secara terintegrasi. Sehingga daerah Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo yang mengkoordinasikan adalah provinsi, untuk bisa menangani Covid-19 seperti yang disampaikan pak Presiden,” tukas Mendagri Tito.
Terkait upaya peningkatkan penanganan Covid-19, Mendagri Tito menyarankan, agar juga melibatkan para pebisnis atau stakeholder yang ada wilayah Jatim. Ini penting, sebab adanya keterbatasan dari pemerintah daerah. Terlebih, dengan gotong royong maka upaya penanganan ini akan menjadi lebih cepat. Tentunya, pemerintah pusat juga akan terus mendukung kebutuhan dari pemerintah daerah.
“Teman pebisnis kita minta gerak juga, karena jika Jatim aman menjadi hijau maka akan bisa semakin cepat merecovery ekonomi,” tandasnya.
Senada dengan Mendagri, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang dibuat oleh Pemprov Jatim maupun daerah Surabaya Raya sudah tersusun baik dan perlu dioptimalkan untuk pelaksanaannya. Ini penting, karena Covid-19 ini adalah fakta dan belum bisa ditaklukkan. Untuk itu, tatanan normal baru ini harus bisa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.
“Sinergisitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kab/Kota ini penting untuk saling membantu dan saling mengisi jika terjadi kekosongan peran, gandeng semua stakeholder baik TNI. Polri, Akdemisi, Bisnis, Media, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga-Lembaga lain yang bisa membantu masyarakat,” urai Menko Mahfud.