Lagi, DPRD Kota Batu Tagih Rincian Realokasi Anggaran Covid-19
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Agus Salimullah
Kamis, 14 Mei 2020 16:28 WIB
Selain itu, Didik menyoroti lemahnya jalinan kordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dan Pemkot Batu terkait data penerima bantuan sosial yang masih semrawut. Ia mengatakan, masih terjadi campur aduk data antara penerima bantuan kategori DTKS dan non DTKS. Sehingga diperkirakan penerima bantuan kategori DTKS bisa membengkak melebihi jumlah yang sebelumnya detapkan 30 ribu KK.
"Temuan di desa/kelurahan ada non DTKS yang masuk penerima bansos DTKS. Oleh karena itu kami akan minta data rinci penerima bansos ke Dinas Sosial sehingga kami bisa tahu total besaran APBD yang di top up ke penerima DTKS," papar Wakil Ketua Komisi C tersebut.
Ia juga meminta Dinas Sosial melibatkan pemerintah desa/kelurahan dalam tahapan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial. "Makanya, data perlu disampaikan ke kelurahan/pemdes untuk dimutakhirkan sesuai kondisi rii di lapangan," lanjut dia.
Sementara itu Kajari Kota Batu Sri Heny Alamsari mengimbau Pemkot Kota Batu segera membagikan bantuan yang sudah dialokasikan. Terlebih masyarakat menanti realisasi penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) yang hingga kini masih tersendat karena lemahnya akurasi data penerima.
"Kami juga membuka layanan pengaduan masyarakat terkait indikasi praktik penyalahgunaan anggaran. Bagi masyarakat yang mengetahui secara langsung jika ada penyalahgunaan anggaran Covid-19 bisa dilaporkan ke Polres maupun Kejaksaan Negeri Kota Batu," seru Heny. (asa/zar)