Aliansi Perempuan Kabupaten Tuban Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Editor: .
Wartawan: Gunawan Wihandono
Jumat, 19 Juli 2019 00:30 WIB
"Sudah tiga tahun RUU ini diajukan, dan tahun ini saatnya untuk disahkan," ungkapnya.
Ada empat poin dari RUU tersebut, mulai dari mencegah tindak kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.
Puluhan massa itu juga meminta aparat penegak hukum mengoptimalkan penggunaan UU KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Mereka juga menyinggung penggunaan teknologi yang disalahgunakan untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban. Aini menilai, hal itu merupakan kekerasan berbasis cyber.
"Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi atau meneror korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan, baik mantan suami maupun pacar, jika korban menolak berhubungan seksual," paparnya.
Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini adalah UU Pornografi dan UU ITE, yang dalam penerapannya justru dapat mengkriminalkan korban. Dalam hal ini perempuan korban mengalami ketidaksetaraan di depan hukum, karena hukum yang tersedia lebih berpotensi menjerat korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan.
“Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual. Aparat Penegak Hukum perlu mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan produk hukum lainnya,” pungkasnya. (gun)