​DPRD Jatim Dukung Penambahan Batas Usia Minimal Perkawinan

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Rabu, 02 Mei 2018 23:57 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wacana revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terus bergulir, khususnya terkait batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan. Bahkan Komisi VIII DPR RI telah memerintahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak membuat kajian tentang penambahan usia perkawinan dari segala aspek, baik psikologis, sosiologis, kesehatan, politis maupun legalitas.

Di Jawa Timur, wacana penambahan batas usia perkawinan juga mendapat respon dari anggota parlemen. Agatha Retnosari, anggota Komisi E DPRD Jatim mengaku setuju terhadap wacana revisi UU Perkawinan tersebut. Menurutnya, batas usia minimal yang ada pada UU No.1 Tahun 1974 sudah tidak relevan. Dalam UU itu diatur batas usia minimal bagi mempelai perempuan 16 tahun, sedangkan untuk calon mempelai pria 19 tahun.

“Saya setuju bila batas minimal bagi calon mempelai ditambah, khususnya bagi mempelai perempuan. Paling tidak ditambah dua tahun sehingga minimal calon mempelai perempuan berusia 18 tahun,” tutur anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Rabu (2/5).

Agatha mengungkapkan, untuk batas usia minimal perempuan yang ideal memang perlu kajian secara ilmiah. Sejauh ini ada beberapa opsi antara usia 18, 20 dan 21 tahun. Namun, bila dilihat dari jurnal yang ia baca, setidaknya pada usia 18 tahun alat reproduksi perempuan sudah cukup matang dan bisa dibuahi.

Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menambahkan, dalam UU Perlindungan Anak, usia 18 tahun masih masuk kategori anak. Karena itu, usia 16 tahun sebagai batas minimal perkawinan sudah tidak relevan sehingga harus diubah. Apalagi perkawinan usia dini atau perkawinan anak di Jatim yang tertinggi secara nasional.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video