Meski Pemkab Pasuruan Raih WTP, Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran APBD 2016 Tetap Dibahas
Wartawan: Ahmad Habibi
Senin, 03 Juli 2017 23:20 WIB
Dion mengatakan, pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2016 itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, meski Pemkab Pasuruan sudah memperoleh predikat WTP atas laporan keuangan tahun 2016 itu. Tujuan dari itu adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dan pemanfatan anggaran yang direalisasikan sepanjang 2016.
Hanya saja, dengan telah memperoleh predikat WTP itu, maka secara otomatis akan memudahkan dalam pembahasan. Mengingat, dalam pembahasannya tak perlu dilakukan pembentukan panitia kerja (panja). Kata Dion, cukup pembahasan tersebut dilakukan dengan masing-masing mitra.
“Beda jika tidak WTP, tentu akan ada pembentukan panja, yang fungsinya meneliti lebih lanjut. Namun, dengan predikat WTP ini, tentunya akan mempercepat pembasan raperda pertanggungjawaban tersebut,” urainya.(bib/par)