Bapemas Jatim kembali Disorot: Pendamping Desa Diacak, Dinilai tak Bijak
Minggu, 31 Januari 2016 21:40 WIB
“Nantinya akan menggangggu psikologis para pendamping yang ditempatkan jauh dari daerah asalnya. Para pendamping juga tidak akan bisa bekerja secara maksimal jika seperti ini dan akan sulit beradaptasi dengan kultur yang berbeda,” tambah pria yang saat ini tengah menulis disertasi di UNAIR Surabaya.
Sehingga kata Syaeful Bahar, para pendamping hanya bekerja karena ikatan kontrak saja. Jika saja para pendamping ditempatkan di daerah asalnya, bisa jadi para pendamping tidak hanya bekerja karena ikatan kontrak, tetapi secara emosional mereka seperti punya kewajiban untuk mensejahterakan dan mengembangkan daerah asalnya tersebut.
“Sebaiknya Pemprov melalui Bapemas harus menjelaskan mengapa kebijakan seperti ini bisa terjadi, dan juga Pemprov setidaknya bisa mendengar dan mempertimbangkan kritik-kritik yang ada di luaran tentang kebijakan penempatan secara acak,” pungkasnya
Kecamaman juga berasal dari Pendamping Desa asal Bondowoso, Fathorrasi yang menilai penempatan secara acak ini, jelas tidak mencerminkan undang-undang tentang desa. Selain itu, Bapemas Pemprov Jatim diinilai melenceng dari Permendesa No 3 pasal 24 e tentang penempatan Pendamping Desa, yang seharusnya penempatan tersebut disesuaikan dengan domisili dimana Pendamping Desa tersebut bertempat tinggal. Namun pihak Bapemas malah melakukan sistem acak dalam penempatan Pendamping Desa
"Bagaimana orang luar bisa memahami kearifan lokal desa yang memang tidak dikenalnya. Ini juga bisa mengurangi maksimalisasi kinerja pendamping karena ada jarak yang cukup jauh,” ujarnya dengan nada keras. (gik/rev)