Negara Kacau, Mahfud MD Siap Ayunkan Pedang Keadilan
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: mas'ud adnan
Minggu, 27 April 2014 19:58 WIB
Tujuannya memperbaiki Indonesia. Saya katakan kepada masyarakat,saya mau jadi calon presiden, tapi kalau menurut Anda ada yang lebih baik, pilihlah calon presiden yang lebih baik. Saya hanya menawarkan track record yang sudah tercatat. Tapi kalau ada orang yang lebih bagus saya akan mendukung orang itu.Jadi, saya secara bersama-sama dengan rakyat mencari calon presiden yang terbaik.
Kalau dilihat dari dukungan masyarakat ini tampaknya tak lepas dari track record Anda sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK).Misalnya dalam mengungkap kasus Anggodo dan sebagainya. Nah, apa kira-kira prioritas Anda jika kelak jadi presiden?
Siapa yang akan jadi Presiden sudah ada ketentuannya dari atas. Tapi prinsipnya negeri ini kalau dilihat dari segi basis konstitusi dan ideologi sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Dari segi konstitusi dan ideologi sudah cukup kuat untuk membawa Indonesia ini maju ke depan.Karena itu sekarang perlu pilihan-pilihan kebijakan dan kepemimpinannya.Menurut saya, pemerintah Indonesia ke depan harus menomorsatukan hukum. Hukum harus benar-benar jadi panglima.Karena selama ini negara ini kacau balau karena hukum tidak ditegakkan.Di bidang kesehatan orang terlantar karena anggarannya dikorupsi akibat hukum tidak tegak.Di bidang pendidikan kacau balau karena disinyalir ada kolusi, korupsi dan sebagainya.Pendidikan itu sebagai sebuah kebijakan sebenarnya kan sudah bagus. Tapi karena hukum tidak tegak akhirnya terjadi korupsi dan saling melindungi.
Karena itu, ke depan yang nomor satu itu hukum, yang lain itu prioritas berikutnya. Kalau hukum sudah tegak, infrastruktur itu gampang dibangun. Kesehatan masyarakat gampang dibangun, masalah pendidikan juga gampang dibangun dan seterusnya. Masalah sosial, seperti pengangguran dan kemiskinan itu kan karena hukum yang tidak tegak. Terjadi pencurian kekayaan negara karena hukum tidak tegak. Jadi itulah platform saya. Semua orang itu kan ada ciri khasnya. Jadi kalau memilih Pak Mahfud, itulah ciri khasnya.Kalau milih yang lain, ada juga kekhasannya.
Bagi saya platformnya adalah hukum sebagai panglima.Kita pernah gagal menjadikan politik sebagai panglima pada jaman Bung Karno.Kita gagal menjadi bangsa yang kokoh dan maju.Kemudian pada jaman Pak Harto ekonomi dijadikan sebagai panglima.Ini juga gagal.Fundamental ekonomi kita rapuh karena hukum tidak tegak.
Sekarang kita berada dalam situasi anomali. Kita berada dalam kebingungan, kita mau apa sekarang. Saya katakan,sekarang ini kuncinya penegakan hukum.
Tapi untuk penegakan hukum kan tidak semudah diucapkan. Kalau Anda dulu di MK mungkin bisa menegakkan hukum karena radiusnya memang radius hukum. Tapi ketika Anda jadi presiden wilayahnya kan sangat luas?
Itu karena leadershipnya tidak jelas. Makanya ada hal penting disamping menjadikan hukum sebagai panglima.Yaitu strong leadership, kepemimpinan yang kuat dan tegas. Strong leadership itu tak harus militer. Kalau ini benar ayo katakan benar, kalau ini salah ayo katakan salah. Jangan masyarakat diombang-ambingkan, untuk mengambil keputusan menunggu semua orang setuju. Tidak bisa.Kalau berbuat ini, takut dimarahi si Anu, kalau berbuat itu takut dimarahi si itu.Harus ada strong leadership.
Karena itu ada tiga hal penting. Pertama, ada strong leader untuk supremasi hukum tadi. Kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan cermat.Ketiga, penentuan prioritas kebijakan.
Apakah untuk penegakan hukum itu menteri bidang hukum perlu diperbanyak melebihi bidang ekonomi?
Tidak. Departemen itu sudah cukup.Menurut saya kekuatan itu bertumpu kepada seorang presiden.Dan seorang presiden yang ingin menegakkan hukum tidak harus seorang sarjana hukum.Hukum itu common sense yang dipadukan dengan bunyi undang-undang.Orang seperti Soekarno yang bukan sarjana hukum juga berhasil menegakkan hukum. Dulu sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Bung Karno kan bisa menegakkan hukum.Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan di Indonesia tak punya tradisi penegakan hukum. Itu salah.Tradisi pelanggaran hukum itu baruterjadi setelah dekrit Presiden,dimulai politik dengan model Demokrasi Terpimpin. Kalau Anda membacasejarah penegakan hukum mulai tahun 1958, 1957, 1956, mundur sampai tahun 1945 dan seterusnya, hukum itu berjalan baik.Saat itu hukum professional betul-betul, dalam artihukum itu tidak memihak.
Kembali kepada masalah NU. Di kalangan NU masalah HMI kan sensitif sekali karena trauma masa lalu. Tapi Anda sekarang ketua umum KAHMI. Bagaimana Anda menjelaskan?
Ketika saya dulu mau masuk KAHMI saya tahu bahwa kimianya kurang pas.Karena biasanya orang NU itu bukan KAHMI.Meskipun kita tahu bahwa di luar Jawa pengurus NU itu ya banyak yang KAHMI juga.Kalau di Jawa, terutama Jawa Timur tentu beda. Karena itu waktu itu saya konsultasi dengan Gus Solah danKiai Hasyim Muzadi.Saya tanya, kiai saya diminta menyelamatkan KAHMI, bagaimana menurut pandangan kiai? Pak Hasyim bilang, ndak apa-apa.Kan itu untuk perjuangan.Disamping itu juga bisa memperkuat jaringan Pak Mahfud. Ada juga pertimbangan mereka,tetap Pak Mahfud ambil KAHMI, tapi jangan jadi orang nomor satu. Tapi kalau jadi orang nomor satu juga gak apa-apa sebagai jaringan Pak Mahfud.Jadi KAHMI itu memang untuk kepentingan memperkuat jaringan terutama di luar Jawa.Bagi saya jadi ketua KAHMI itu untuk jadi jembatan yang bisa membangun hubungan positif antara NU dan KAHMI.
Soal ini juga sudah saya komunikasikan ke PBNU saat saya bersilaturrahim ke sana. Ada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, ada juga Mas Slamet Efendi Yusuf. Sebelumnya soal ini juga saya bicarakan dengan pengurus PKB Marwan Jakfar. Kata Marwan, gak masalah. Sekarang sudah cair. Saya juga ketemu Ketua Umum Ansor Nusron Wahid.Nusron bilang, ndak apa-apa, saya dulu juga HMI. Kalau menurut saya sekarang ini kita harus satu barisan. Kan sekarang tantangannya berbeda dengan zaman dulu.
Kalau dilihat prosesnya Anda sudah melakukan tatakrama. Artinya, sebelum menerima jabatan ketua umum KAHMIAnda melakukan serangkaian konsultasi. Apa ini memang bagian dari kultur NU yang Anda terapkan?
Ya, saya sebagai warga NU perlu selalu berkonsultasi. Setiap mau menjabat saya selalu konsultasi dengan kiai NU.Karena dalam kultur NU tidak boleh jalan sendiri, harus banyak minta pendapat kepada kiai.
Ketika Anda berorasi di depan para kiai kampung dan muslimat yang digelar PKB di Sidoarjo Anda menjelaskan dakwah lewat politik. Bagaimana sebenarnya?
Pada saat saya pidato di Sidoarjo itu hujatan-hujatan terhadap politik sedang rame.Politik dianggap merusak kehidupan bangsa dan negara.Waktu itu saya mengutip pidato Muhammad Abduh dari Mesir yang mengatakan: au’dzubillahi minasiyasah was siyasy. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan politik dan politisi.Saya katakana, itu pidato orang sedang marah dan melihat politik dari satu sisinya yang gelap. Kalau kita melihat politik itu apa adanya, sebenarnya politik itu santun dan suci untuk penegakan agama. Karena kita tidak mungkin bisa menegakkan nilai-nilai agamakalau kita tak punya kekuatan politik.Dasarnya adalah pendapat Imam al-Ghazali. Beliau menyatakan, “Addinu wassulthan tho'amain”. Bahwa memperjuangkan nilai agama dan punya kekuasaan itu saudara kembar.Tak bisa memperjuangkan agama kalau tak punya kekuatan politik. Anda tak bisa berpolitiktanpa dasar agama. Karena itu saya katakan bahwa semua warga NU harus berpolitik.Kalau kita tak berpolitik, kita dimakan politik.
Berarti NU…?
NU sebenarnya berpolitik.Tapi politik NU itu tingkat tinggi.Dalam arti berusaha mempengaruhi kebijakan negara agar tidak rusak. Karena itu politik NU sebagai jam’iyah adalah politik dengan cara memberi inspirasi. Sedang gerakan politiknya dilakukan oleh PKB. Bagi saya NU memang harus punya sayap politik yang jelas. Orang NU boleh berpolitik lewat berbagai saluran partai untuk menitipkan aspirasi.Tapi NU harus punya partai politik resmi yang besar.Sampai sekarang partai yang punya ikatan historis dan dilahirkan NU adalah PKB. Itulah yang saya pidatokan di Sidoarjo dan Banyuwangi.