Kades Banyuanyar Jember Angkat Bicara soal Konflik di Wilayahnya
Editor: Rohman
Wartawan: Yudi Indrawan
Selasa, 09 Agustus 2022 20:25 WIB
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kepala Desa Banyuanyar, Supardi, angkat bicara terkait konflik yang menimpa warganya. Menurut dia, pihak pihak berwenang terlalu lambat dalam menangani polemik yang melibatkan warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, dengan masyarakat dari Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi
Ia menduga, bentrokan terjadi atas dasar motif perebutan lahan kebun kopi dan juga terindikasi karena premanisme. Supardi baru mengetahui pertikaian antarwarga dari berita yang menjadi perbincangan hangat belakangan ini, dan warga di Desa Banyuanyar memang menggarap lahan serta diminta untuk tetap damai dan patuh terhadap hukum.
BACA JUGA:
PKB Jember Buka Pendaftaran Cabup-Cawabup dalam Pilkada 2024
Pensiunan PNS Daftarkan Diri Sebagai Cabup-cawabup Jember ke PDIP Jember
Relawan Peringatkan Wisatawan yang Mandi di Pantai Paseban Jember dengan Kantong Jenazah
Panen Padi, Bupati Jember Imbau Para Petani Gunakan Pupuk Organik
"Pada saat kejadian, langsung saya sampaikan, utamanya ke keluarganya. Saya sampaikan, mari kita taat hukum. Dan selama ini (saya kira) mereka patuh," ujarnya saat dikonfirmasi Selasa (9/8/2022).
Menurut dia, kerusuhan disebabkan kelompok premanisme yang sering mengganggu para warga, terutama saat musim panen. Supardi mengetahuinya setelah mendengar informasi dari masyarakat, dan telah melaporkan hal itu ke pihak berwajib.
"Kayaknya penyebabnya (konflik) adalah kelompok preman. Terus kemudian Pak Kapolres Banyuwangi bilang, sulit penegakan hukumnya karena faktor kepemilikan," tuturnya.
Kemudian, ia menyanggah pernyataan pimpin Korps Bhayangkara di Banyuwangi. Ia mengira, segala bentuk pelanggaran hukum harus ditindak.
"Saya kira tidak (sulit). Siapapun melanggar, terhadap pengerusakan tanaman, walaupun punya siapapun, apalagi diketahui, si kelompok ini melanggar mulai dulu, saya kira bisa ditindak." ungkapnya.
Dalam kasus ini, kata Supardi, pihak berwenang tidak melakukan tindakan sedari dahulu, sehingga konflik berkepanjangan ini meledak menjadi sebuah kerusuhan di tengah masyarakat.
"Jadi karena dari dulu- dulu tidak ada tindakan, menurut Bapak Kapolres kesulitan penegakan hukumnya, sehingga terjadilah yang sekarang ini (kerusuhan)," ucapnya.
Dalam hal ini, lanjut Supardi, kesalahan terletak pada lambatnya penanganan secara hukum. Padahal, kasus ini sudah lama berjalan.
"Kesalahannya, kelompok itu (preman) mulai dulu tidak segera dihentikan. Ceritanya sudah lama. Jadi masyarakat juga nggak kuat, sering diganggu terus, setelah waktunya panen, dia untuk biaya anaknya, ini itu, nggak bisa pulih, sehingga nekat melakukan seperti ini," pungkasnya. (yud/bil/mar)