Bawa Kambing, Aliansi WC Demo DPRD Gresik Minta Nasir dan Nurhudi Dinonaktifkan
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Rabu, 08 Juni 2022 17:14 WIB
Ia menilai bahwa keberadaan kedua anggota DPRD Gresik dalam ritual pernikahan yang dinilai sebagai penodaan agama tersebut adalah bentuk pelanggaran. "Untuk itu, kami meminta kedua anggota DPRD tersebut diberikan sanksi," pintanya.
Syafii meragukan BK yang akan menangani kasus tersebut. Sebab, ketua BK adalah Muhammad Nasir yang notabene ikut dalam pernikahan yang tak wajar tersebut.
Makanya, kata Syafii, pendemo minta Nasir dinonaktifkan dari BK. Juga minta Nurhudi dan Nasir dinonaktifkan sementara dari kenggotaan DPRD. "Kami menuntut memberhentikan sementara Nurhudi dan Nasir dari keangggotan karena melanggar etik dan UU ITE," pintanya.
Ia juga memohon pimpinan DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki aktivitas di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng. Sebab, menurutnya kerap digunakan untuk ritual. "Itu bisa membahayakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua DPRD Much Abdul Qodir menyatakan bahwa pimpinan DPRD sudah membuat kesimpulan soal kejadian tersebut. "Pimpinan DPRD punya bukti kuat seperti video untuk menindaklanjutinya. Termasuk di dalamnya ada 2 anggota DPRD Gresik," katanya.
Terkait tuntutan agar Ketua BK Muhammad Nasir diberhentikan sementara, Abdul Qodir meresponnya. 'Iya. Pimpinan BK dalam kasus ini sementara waktu dipimpin oleh pimpinan DPRD yang mengoordinatori BK. BK sementara dipimpin Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan, dikawal pimpinan lain," terangnya.
Tentunya, tambah Abdul Qodir, dalam penanganan persoalan itu, tahapan demi tahapan akan dilakukan seperti pemanggilan 2 anggota DPRD (Nurhudi dan Nasir) dan klarifikasi. "Setidaknya, hari ini ada 3 pengaduan kasus sama. Makanya, kami akan tindaklanjuti secepatnya," terangnya.
Terkait tuntutan pembentukan pansus, Abdul Qodir menyatakan kalau hal itu dibutuhkan akan dilakukan. "Nanti akan ada penyelidikan kalau itu dibutuhkan. Nanti dipimpin Ketua BK," tutupnya.
Wakil Ketua Ahmad Nurhamim menyatakan, mekanisme dalam persoalan ini akan dilalui melalui mekanisme sesuai tata tertib (Tatib) DPRD. Mekanisme yang akan diambil sesuai dengan tatib DPRD. Kalau rapat-rapat nanti akan terbuka, tapi juga bisa tertutup sesuai tatib," imbuhnya.
Wakil Ketu Mujid Riduan menambahkan, sebagai pimpinan BK sementara, dirinya siap menindaklanjuti pengaduan kasus tersebut. "Saya siap ambil alih pimpinan BK. Pengaduan kami terima dengan dilengkapi bukti. Saya Siap kawal kasus tersebut," tutupnya.
Usai melakukan pertemuan, pendemo secara simbolis menyerahkan kambing kepada Abdul Qodir dan Mujid Riduan. (hud/ari)