DPRD Jatim Segera Buka Posko Pengaduan BPJS Kesehatan
Editor: Revol
Wartawan: Didi Rosadi
Senin, 06 April 2015 20:16 WIB
Kesemrawutan BPJS ini menimbulkan kegeraman bagi politisi dari Fraksi PAN ini. Karenanya besok pihaknya akan melakukan hearing dengan BPJS untuk meminta keterangan terkait kesemrawutan tersebut. Bahkan, politisi PAN itu menegaku tidak segan akan ngeluruk ke pemerintah pusat agar BPJS dibubarkan, jika kesemrawutan yang saat ini terus terjadi hingga merugikan masyarakat Jawa Timur.
“Kalau masih semrawut seperti ini kan berarti BPJS tidak mampu dalam mengelola. Kalau tidak mampu ya bubarkan saja BPJS. Kembalikan seperti dulu, ada Jamkesda dan Jamkesmas,” pungkas calon Bupati Ponorogo ini.
Sebelumnya, gara-gara aturan pendaftaran BPJS yang memberlakukan aktivasi 7 hari saat pendaftaran peserta BPJS,Novan Novelli, warga Dusun Sumberkepuh RT 025/RW 006 desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terpaksa kehilangan istrinya yang bernama Rahayuningsih yang menderita sakit kelumpuhan "Dompo", semacam herpes di sekitar muka dan lehernya. Rahayuningsih meninggal dunia karena masih menunggu aktivasi kartu BPJS yang bisa digunakan aktivasinya setelah 7 hari dilakukan pendaftaran kepesertaannya di BPJS.
"Saya daftarkan istri saya ke BPJS, namun tidak langsung bisa digunakan. Harus menunggu selama 7 hari dulu," ungkapnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya.
Novan mengatakan dirinya menyesalkan aturan BPJS yang terlalu rumit dan terlalu memberatkan pasien sehingga banyak masyarakat kecil seperti dirinya dirugikan atas aturan tersebut.
"Bukannya menolong dan meringankan beban masyarakat kecil tetapi justru menambah penderitaan pasien. Andaikata kartunya bisa diaktififkan dan langsung bisa digunakan tanpa menunggu 7 hari, tentunya terlepas dari kuasa Tuhan, Istri saya masih bisa diselamatkan atau masih bisa mendapatkan pertolongan medis," pungkas pria yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir angkutan.