Mudahkan Investor Lakukan Pemetaan Bisnis, Kadin Apresiasi Program Pemprov Jatim
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Nanang Fachrurozi
Kamis, 03 Februari 2022 21:55 WIB
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa Gubernur Jatim telah menerbitkan Pergub 81/2020 tentang Satu Data Provinsi Jatim. Ini sejalan dengan Perpres 39/2019 tentang satu data Indonesia. Tujuannya agar data itu jelas.
"Karena kadang kalau kita minta data ke kantor A, kemudian minta ke kantor B, datanya tidak sama, yang mana yang akurat. Maka dengan adanya data tersebut dikelola menjadi satu, akan menjadi data yang akurat," kata Emil.
Namun tantangan untuk menyukseskan program tersebut adalah kemauan OPD lain untuk menaruh data yang mereka miliki dalam satu data. Bagaimana OPD mulai mengintegrasikan datanya dengan Kominfo dalam format satu data, dalam data warehouse atau gudangnya data.
"Sedangkan kita tahu, ke depan pemerintah akan banyak gunakan teknologi, akan lebih banyak gunakan artificial intelligence dan kecerdasan buatan itu. Bensinnya, makannya kecerdasan buatan itu adalah data. Kecerdasan buatan itu akan bisa efektif ketika terintegrasi dengan pengelolaan data. Data itulah yang bisa menghidupkan sistem tersebut," katanya.
Untuk melakukan percepatan, Pemprov Jatim juga telah mengganti program East Java Investment Super Corridor dengan program East Java Information Super Corridor. "Dan data ini juga bermanfaat untuk Kadin guna mudahkan pengusaha berinvestasi," tandasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Jatim Hudiyono mengungkapkan bahwa sejak pandemi Covid-19, Dinas Kominfo di tingkat kabupaten dan kota telah melakukan percepatan digitalisasi dan transformasi data untuk mempermudah layanan kepada masyarakat.
"Data tentang kesehatan misalnya, semua sudah terkoneksi dan bisa diakses dengan mudah. Sehingga ketika masyarakat ingin mengetahui data pasien Covid-19 atau lainnya bisa langsung mengakses di satu dashboard," ujarnya.
Ia berharap, kerja sama dengan Kadin Jatim juga akan membuka akses masyarakat untuk data ekonomi, khususnya tentang tenaga kerja dan investasi. (nf/ian)