Petugas menempelkan stiker yang bertuliskan "kami punya martabat, rumah kami menolak politik uang" dan ditempel secara langsung di pintu rumah penduduk. (foto: ist)
Sementara itu, Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Tuban Marpuah mengatakan, patroli di masa tenang ini dilakukan secara serentak mulai tanggal 6 hingga 8 Desember 2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0822K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
"Patroli pengawasan ini adalah bagian dari tugas yang wajib kami laksanakan di masa tenang untuk mengantisipasi gerakan money politics," kata satu-satunya komisioner perempuan tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban Sullamul Hadi menuturkan, pengawas pemilu dari panwascam sampai PTPS telah diimbau untuk berkeliling melakukan patroli di masa tenang dalam rangka memastikan tidak ada lagi kegiatan kampanye terlebih gerakan money politics di masa tenang.
"Yang sangat kita waspadai di masa tenang ini adalah gerakan jual beli suara dengan imbalan uang. Oleh karenanya, kami berharap dengan adanya patroli ini, gerakan politik uang bisa kita cegah," terangnya.
Adanya patroli pengawasan money politics ini harapannya bisa mencegah gerakan-gerakan yang mencederai demokrasi yang mungkin saja timbul di masa tenang. Sehingga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2020 berjalan bersih dan terbebas dari praktik politik uang.
"Politik uang itu tidak hanya mencederai demokrasi tetapi juga aib dalam pemilu maupun pemilihan," tutupnya. (gun/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
