Divisi Logistik dan Perencanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Miftahul Rozaq.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - KPU Jawa Timur sudah melakukan beberapa langkah pencegahan dari kemungkinan terjadinya politik uang dalam Pemilu 2024 nanti. Langkah-langkah itu dipaparkan Divisi Logistik dan Perencanaan KPU Jatim, Miftahul Rozaq, dalam rakor di Pamekasan, Sabtu (29/07/2023).
"Pertama, dari sisi regulasi di internal kami ada PKPU tentang pengendalian terkait dengan gratifikasi. Kemudian money politics di internal kami, baik dari kami pengurus sampai ke eksternal sudah ada," katanya kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (29/7/2023).
BACA JUGA:
- Bawaslu Kota Batu Beberkan Langkah Tangani Politik Uang di Pemilu 2024
- Khofifah Ajak Rajut Kembali Persaudaraan Pascaputusan MK soal Pilpres 2024
- Jamaah Religi Al Fatimah dan Zahrotul Jannah Surabaya Minta Semua Pihak Sebarkan Pesan Damai
- Serahkan Santunan ke Keluarga Petugas TPS yang Gugur, Mas Adi: Mereka Pahlawan Demokrasi
KPU Jatim juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak pernah menerima atau melakukan politik uang. Sebab, politik uang dapat merusak jalannya pemilu pada tahun 2024 yang akan mendatang.
"KPU tidak bisa secara sendiri untuk bisa melaksanakan pencegahan atau memminalisir potensi terjadinya money politics. Butuh elemen dalam pemilu di masyarakat, termasuk pers, cukup signifikan dalam upaya membantu pencegahan dalam money politics," tuturnya.
Seperti diketahui, KPU Jawa Timur menggelar rakor di Pamekasan. Peserta adalah komisioner KPU dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur. Hari ini rakor akan ditutup dan disampaikan hasil-hasilnya. (dim/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
