ilustrasi
"Kalau sudah dikasih uang paslon tertentu, maka paslon lain yang ingin masuk tak bisa. Mereka sudah tak mau," ungkapnya.
Jhony mengungkapkan, saat ini di desanya ada sekira 2.000 lebih pemilih. Hingga saat ini dari 2 paslon yang bakal maju pada Plkada Gresik 2020, baik pasangan Moh. Qosim-Asluchul Alif (QA), maupun Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (Niat), belum satu pun yang mengumpulkan warga untuk sosialisasi.
"Belum ada. Kemarin sempat ada, tapi setelah ditanyakan kepastian ada uang saku ke TPS, tak ada kabar lagi," pungkasnya.
Merujuk data sementara di KPU Gresik, bahwa jumlah pemilih pada Pilkada Gresik 2020 sekira 940 ribu pemilih. Jika paslon ingin menang pada Pilkada Gresik 2020, maka sedikitnya harus bisa meraup 500 ribu suara. Dengan catatan, 940 ribu pemilih tersebut semuanya mencoblos atau menyalurkan hak pilihnya di TPS.
Dengan begitu, apabila 500 ribu suara itu bisa dijual semua dengan harga Rp 50 ribu per pemilih misalnya, maka paslon harus menyiapkan uang Rp 25 miliar.
Ketua KPU Gresik, Achmad Roni menyadari bahwa money politic dilarang, tapi praktiknya sangat sulit untuk dihindari. Namun demikian, lanjut Roni, KPU Gresik akan terus melakukan upaya edukasi kepada pemilih, tentang pentingnya berdemokrasi secara cerdas.
"Di sisi lain, KPU juga akan terus mengimbau kepada peserta (paslon) untuk tidak bertarung dengan cara yang tak elegan," katanya.
Senada, Anggota KPU Gresik, Makmun mengakui, salah satu tantangan Pilkada 2020 adalah money politics. Sebab, money politics yang membuat Pilkada menjadi bersifat transaksional. Hal ini merupakan penyakit pemilu dan pemilihan yang harus diperangi bersama sama.
"Yang dilakukan oleh KPU adalah mendidik pemilih. Karena selain bangsa kita masih dalam masa transisi demokrasi, pemilih kita masih belum sepenuhnya menggunakan rasionalilitas dalam menentukan pilihan," pungkasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
