Seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani maklumat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Senada disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka. Menurutnya, banyaknya sidang di pengadilan tindak pidana korupsi masih menyisakan persoalan. Artinya suatu pemberantasan korupsi bisa dikatakan efektif jika mengurangi jumlah sidang di pengadilan Tipikor.
"Penegakan hukum belum bisa dikatakan berhasil jika masih banyaknya sidang di pengadilan Tipikor," kata Budi.
Nah, dengan adanya Maklumat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang disaksikan OPD, dan berbagai elemen masyarakat setidaknya bisa merubah kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik lagi dengan tidak melakukan korupsi.
Disisi lain, ia akan menerapkan upaya langkah Pre-emtif dan preventif sebagai warning terhadap kalangan pejabat yang mencoba untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun, langkah itu tidak merubah paradigma penegakan hukum.
"Jika diingatkan satu kali, dua kali, atau tiga kali tidak dihiraukan, maka penindakan akan terus jalan. Langkah ini sebagai kontrol bagi kalangan pejabat untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan kebijakan dan anggaran," tandasnya.
Dalam penandatanganan Maklumat Wilayah Bebas Korupsi, juga diikuti MoU pendidikan anti korupsi yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Harapannya, pendidikan anti korupsi bisa menjadi wawasan bagi kalangan pelajar untuk dimasa mendatang. (cat/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
