Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat memberikan keterangan di kantor DPRD Jombang, Rabu (20/7). foto: RONY S/ BANGSAONLINE
Pernyataan serupa juga dipaparkan Mas'ud Zuremi, anggota Banggar DPRD Jombang. Menurutnya, usulan anggota DPRD sudah pernah disetujui Banggar bahwa mobil operasional dianggarkan 12 unit mobil Avanza dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.
"Ketika itu, usulan awal 22 unit mobil. Tapi, setelah dipertimbangkan kembali, mempertimbangkan akhirnya disetujui 12 unit. Jadi, usulan anggaran untuk mobil operasional memang pernah ada," papar Ketua Fraksi PKB tersebut.
Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Jombang juga menyatakan, pihaknya sebagai leading sektor kebijakan dan pemerintahan juga mengakui pihaknya sudah mengusulkan anggaran tersebut.
"Saya masih ingat betul, ketika itu sudah disetujui Banggar dan masuk ke Timgar. Sayangnya, anggaran operasional mobil dinas itu tiba-tiba hilang," tandas politisi PDI-P tersebut.
Sebelumnya, anggota DPRD Jombang melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna, Kamis (30/6) lalu. Aksi tersebut salah satunya dipicu kekecewaan anggota dewan karena pengadaan mobil operasional untuk anggota DPRD tidak tercantum dalam APBD tahun 2016. (BACA: Kisruh DPRD Jombang, Anggota Sebut Ketua Pemicu Utama Boikot Paripurna)(rom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
