Menlu, Retno Marsudi
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah menegaskan tiga kali insiden penculikan WNI di perairan Filipina sudah tidak bisa ditoleransi. Pemerintah pun masih berupaya untuk mencegah insiden serupa. Sayangnya upaya itu masih dalam pembahasan.
Seperti diketahui ketika penculikan WNI pada bulan lalu, Indonesia dan Filipina sepakat menggelar patroli gabungan di perairan perbatasan. Daerah perairan selatan ini cukup rawan karena secara de facto dikuasai oleh kelompok bersenjata.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (menlu" rel="tag">Kemenlu), Arrmanatha Nasir mengatakan saat ini kedua pihak masih membuat Standard Operationg Procedure (SOP). Indonesia berharap penculikan terhadap WNI tidak terjadi lagi.
"Joint patrol itu masih dalam proses merumuskan SOP, kita berharap bisa segera diselesaikan agar langkah-langkah yang disepakati dapat segera diimplementasikan," kata Tata, Jumat (24/6).
Insiden penculikan WNI oleh Abu Sayyaf bulan lalu berakhir dengan pembebasan para sandera. Namun kini penculikan kembali terjadi terhadap tujuh WNI. Mereka ditahan oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. Satu kelompok di antaranya diduga kuat Abu Sayyaf.
Ketua DPR Ade Komarudin meminta pemerintah dan aparat segera membebaskan sandera dan tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah enteng. "Ini ketiga kali, saya percaya kepada aparat yang menangani sudah punya langkah-langkah. Kalau bisa prosesnya dipercepat kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk masalah sandera," ungkap Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6).
Pria yang akrab disapa Akom ini menyoroti agar pembebasan sandera dilakukan dalam waktu secepatnya. Jangan sampai berlarut-larut seperti dua kasus penyanderaan sebelumnya.
"Soal waktu harus lebih cepat, tidak boleh aparat menganggap masalah enteng karena semua harus sistematis. Tidak usah (dengan pendekatan militer), ini premanisme, vandalisme yang sesungguhnya bisa dilakukan dengan persuasif," tutur Akom.
Sayangnya ia enggan menanggapi apakah penyanderaan berulang lantaran pemerintah Indonesia memanjakan dengan pemberian uang tebusan. Namun Akom mengingatkan pentingnya kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Filipina dalam menangani permasalahan ini.
