Sekretaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi saat memberikan keterangan pers.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhamad Rusdi, menilai Menaker dan jajaranya tidak mempunyai kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap nasib ABK yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Menurutnya, mereka yang saat ini masih disandera belum jelas nasibnya, namun Menaker bersikap seolah-olah tidak ada masalah apa-apa.
Hal ini diungkapkan ketika diterima oleh sejumlah pejabat di Kemenaker, Kamis (14/7).
BACA JUGA:
- Dua WNI yang Disandera Abu Sayyaf Berhasil Kabur, PKS: ke mana yang Kemarin Ngaku jadi Pahlawan
- Penculik Tiga WNI Minta Tebusan Rp 55,5 Miliar, Ketua DPR Serukan Gelar Operasi Militer
- Tolak Bantuan TNI Bebaskan Sandera, Panglima: Biarkan Filipina Mati Lampu
- Lagi, 3 ABK WNI Diculik, 4 ABK Selamat karena Tak Miliki Paspor
Kekecewaan ini disampaikan, mengingat hingga saat ini Menaker belum memberikan perhatian dan langkah langkah yang kongkrit terhadap buruh ABK yang disandera.
Bahkan menurut Rusdi, dalam pertemuan tersebut, sikap dan jawaban yang disampaikan jajaran Direktorat Binapenta Kementerian Tenaga Kerja cenderung lepas tangan.
"Mereka mengatakan fungsi dan tugas utama Kemanaker terkait tenaga kerja di luar negeri hanyalah sebagai regulator dan fasilitator dalam penempatan TKI ke luar negeri. Intinya kemenaker hanya memantau permasalahan tenaga kerja yang ada di luar negeri," kata Rusdi.
Untuk itu, Rusdi mendesak Presiden Jokowi memecat Menaker karen tidak pro terhadap kaum buruh dan rakyat kecil. "Sudah di dalam negeri lapangan pekerjaan semakin sempit, di luar negeri buruh Indonesia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai," kecamnya.
