Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Sayah Hidayat (kedua kiri) pada saat menyampaikan keterangan dalam jumpa pers terkait kasus penyalahgunaan beras Bulog, di Mapolres Malang, Kepanjen, Senin (18/3/2024).
"Untuk indikasi keterlibatan oknum Bulog, sampai saat ini memang belum kami temukan. Namun, tidak menutup kemungkinan segala celah kami dalami, segala informasi kami dalami, karena penyidikan juga masih kembangkan dan kami lakukan secara intensif," katanya.
Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Malang, Siane Dwi Agustina memastikan tidak ada pegawai Bulog yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersebut.
"Kami pastikan, di lingkungan kami tidak ada yang memiliki penyimpangan moral seperti itu. Kami harap, kasus ini memberikan efek jera kepada pelaku," kata Siane.
Menurutnya, penyaluran beras Bulog program SPHP dilakukan ke ritel-ritel, pasar tradisional, toko di luar pasar yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan di setiap wilayah.
"Untuk penyaluran, itu di ritel modern, pasar tradisional dan toko lain di luar pasar yang sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas ketahanan pangan. Di luar itu, tidak ada," katanya.
Diketahui sebelumnya, polisi telah menetapkan seorang perempuan berinisial EH (37) warga Dusun Krajan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Malang, sebagai tersangka.
EH diduga melakukan pengemasan ulang beras program SPHP dengan kemasan premium dan dijual ulang kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi.
Akibatnya, tersangka terjerat pasal berlapis, yaitu Pasal 62 ayat (1) Juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 144 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan ancaman mulai tiga tahun hingga lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp6 miliar. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
