ilustrasi
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang diprediksi masih kental dengan politik uang. Indikasinya, gencarnya penetapan pasangan calon tidak diimbangi dengan gencarnya gerakan antipolitik uang oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Sosial (Orsos) maupun organisasi kepemudaan.
Indikasi itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sumenep Juhari. Sepanjang pengamatan dia, tidak ada stiker, spanduk maupun pamflet bahkan berita untuk pilkada bersih. "Saya belum lihat adanya gerakan anti politik uang. Baik berupa pamflet maupun yang lainnya. Padahal pelaksanaan Pilkada tinggal menghitung bulan saja," kata dia.
Sesuai Peraturan KPU RI nomor 2 tahun 2015, Pilkada Sumenep akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015. Adapun calon yang telah mendaftarkan diri ke KPU Sumenep sebanyak dua kandidat, yakni A. Busyro Karim dengan pasangannya Ahmad Fauzi dan Zainal Abidin dengan pasangannya Dewi Khalifah.
Sosialisasi anti politik uang merupakan keharusan sehingga masyarakat tidak terkontaminasi dengan pendidikan politik kotor saat memilih pimpinan. Kalau itu terjadi Kata Juhari dimungkinkan akan melahirkan pemimpin yang tidak pro rakyat.
"Disadari atau tidak, money politik didalam pemilihan kepala daerah sering terjadi. Sehingga akibat dari money politik banyak kepala daerah yang kurang perhatian terhadap masuarakat. Bahkan sampai terjadi sebagain pejabat publik yang tersandung kasus tindak pidana korupsi," kata dia.
Oleh sebab itu, dia mengimbau agar pemerintah daerah bisa menekan terjadinya permainan politik uang, sehingga pelaksanaan Pilkada tahun 2015 ini menjadi ajang percontohan pelaksanaan pilkada yang bersih ke depannya.
"Ini perlu dilakukan mulai sekarang. Kami ingin Pilkada Sumenep menjadi percontohan bagi daerah lain," harap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (fay/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
