Bawaslu Kota Mojokerto Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Dalam rangka mendukung suksesnya pemilu 2024, Bawaslu Kota Mojokerto menggelar sosialiasai pengawasan pemilu partisipatif bersama media dan kelompok digital di Hotel Lynn Jalan Empunala No. 87 Kota Mojokerto, Jumat (12/5/2023).

Dalam kegiatan ini, Bawaslu Kota Mojokerto mendatangkan narasumber Solahudin dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Mojokerto, Novi Kumala Dewi (Kominfo Kota Mojokerto), dan A Afif Amrullah (Komisioner KPID Jawa Timur).

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshor, menyampaikan sosialisasi ini mengusung tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu".

Kegiatan ini bertujuan mengoptimalisasi peran media dan kelompok digital dalam menyukseskan pengawasan pemilu serentak tahun 2024.

"Saya berharap, pemilu 2024 untuk pengulangan sukses pemilu 2019 lalu. Bawaslu sangat optimis bahwa bersama-sama teman-teman media dan kelompok masyarakat digital kalau bergotong-royong bersatu padu satu visi untuk menyukseskan pemilu tahun 2024," katanya.

Sementara itu, Novi Kumala Dewi menekankan pentingnya pemanfaatan internet dalam melakukan berbagai aktivitas di era digital tahun 2024. Termasuk dalam mendukung kegiatan proses sosialisasi Pemilu tahun 2024.

Menurutnya, masyarakat saat ini sudah melek teknologi sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui dunia maya.

Karena itu, media internet memiliki peranan penting untuk memberitakan pendidikan positif kepada masyarakat. Media internet mampu menembus semua lapisan masyarakat di era digital ini.

"Ada 76,3% penduduk indonesia menggunakan internet. Tahun 2022 lalu, penduduk Kota Mojokerto termasuk yang sangat tinggi dalam menggunakan internet, yaitu sekitar 84,72% penduduk Indonesia untuk masyarakat kota Mojokerto," ungkapnya.

"Teman-teman influencer dan teman-teman media, memang setiap hari berkolaborasi bersama-sama dengan dinas komunikasi dan informatika untuk menyampaikan informasi terkait pemerintah daerah. Yang perlu diperhatikan adalah ada 3 tipologi penyakit informasi," pungkas Novi. (ris/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News