SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kondisi beras miskin (Raskin) di Jawa Timur, dikhawatirkan DPRD Jatim. Pasalnya, di beberapa daerah stok raskin kian menipis. Bahkan dua bulan terakhir di Kabupaten Sumenep, keluarga sasaran penerima raskin belum mendapatkan jatah, karena kondisi raskin tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto mengaku dapat laporan dari beberapa anggota Dewan Jatim saat melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka menerima laporan masyarakat terkait kondisi beras raskin yang sudah tak layak konsumsi dan bahkan stoknya menipis sehingga distribusi raskin telat dua bulan terakhir.
"Pak Iskandar wakil ketua DPRD Jatim saat reses di Sumenep menemukan raskin yang tak layak konsumsi. Bahkan, stok dolog setempat tinggal 4 ton. Padahal, jumlah keluarga sasaran yang tersebar di 27 kecamatan di Sumenep tercatat sebanyak 116.378 keluarga sasaran atau 1.700 ton / bulan," terang anggota FPD DPRD Jatim, Kamis (28/5).
Politisi yang akrab disapa Bianto itu khawatir jika kondisi ini dibiarkan dan tak segera ditangani maka dapat mengakibatkan harga beras di pasaran setempat kembali melonjak akibat keluarga miskin beralih membeli beras di pasaran.
"Kalau stok tak mencukupi, otomatis keluarga miskin terpaksa membeli beras standart di pasaran, sehingga harga beras di pasar bisa melonjak," beber Subianto.
Berdasarkan data, lanjut Subianto, kebutuhan raskin di Jatim mencapai 42.862 ton / bulan atau setara 514.344 ton / tahun untuk 2.857.469 keluarga sasaran. Ironisnya, stok raskin di dolog Jatim tinggal 649.371 ton. Rinciannya, sebanyak 396.371 ton merupakan sisa stok tahun lalu, dan 280.000 ton merupakan pengadaan (penyerapan) beras petani pada musim panen 2015.
"Target penyerapan beras petani oleh dolog Jatim tahun 2015 adalah sebesar 750.000 ton. Namun hingga 18 Mei 2015, tercatat hanya sebesar 280.000 ton. Ini jelas masih kurang banyak, karena itu kami mendesak supaya dolog lebih memaksimalkan pengadaan beras petani untuk stok raskin di Jatim," pinta Subianto.
Ia khawatir, stok raskin yang tersedia saat ini tidak mencukupi karena dalam waktu dekat memasuki bulan puasa dan Idul Fitri, dimana biasanya pemerintah menggelar pasar murah atau operasi pasar untuk meringankan beban masyarakat serta menstabilkan harga kebutuhan pokok. "Kami berharap Dolog lebih serius dan memperhatikan persoalan ini," tegasnya.
Disinggung soal penyebab rendahnya penyerapan beras petani, Subianto menduga penyebabnya klasik, yaitu menyangkut harga beli pemerintah yang terlalu rendah, sehingga petani lebih memilih menjual ke pedagang atau pasar. "Karena itu kami berharap pemerintah mau menaikkan HPP supaya dolog bisa lebih banyak menyerap beras petani," imbuhnya.
Khusus untuk Pemprov Jatim, pihaknya berharap program subsidi ongkos angkut segera dilaksanakan supaya harga kebutuhan pokok jelang puasa dan Idul Fitri tetap stabil sehingga laju inflasi bisa ditekan. "Kami berharap subsidi ongkos angkut segera dilaksanakan agar harga kebutuhan pokok di Jatim tetap stabil," pungkas Bianto. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
