Korban banjir di Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Sabtu (26/11/2022) kemarin
Peristiwa serupa juga terjadi di awal September 2022 kemarin, kurang lebih 60 hektar tanaman tembakau milik petani Desa Banjaran dan Desa Sraturejo, Kabupaten Bojonegoro, mengalami gagal panen setelah sebelumnya diguyur hujan lebat.
"Sementara kita tahu, anggaran untuk pertanian hanya sekitar 2 persen dari APBD. Mengingat pertanian merupakan lokomotif perekonomian basis masyarakat Bojonegoro, tingkat kemiskinan daerah juga mayoritas di sektor pertanian, dan juga para petani dan buruh tani yang paling rentan terdampak krisis iklim dan bencana ekologi, maka anggaran segitu saya rasa sangat kecil, harus dinaikkan," jelas Wahid.
Meskipun dampak krisis iklim di Bojonegoro sudah nyata di depan mata, menurutnya, perhatian para pemangku kebijakan di daerah, selama ini masih sangat minim. Penilaian ini, didasarkan pada, diantaranya, kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan di Bojonegoro yang belum memiliki perspektif ramah lingkungan.
Anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk lingkungan, hanya Rp50,9 miliar atau sekitar 0.9 persen dari total belanja daerah. Ini menurun jika dibanding tahun 2021, yang mencapai Rp142,3 miliar atau sekitar 2,3 persen. Belum lagi, dari total anggaran fungsi lingkungan hidup ini banyak yang terserap untuk alokasi belanja pegawai, kegiatan-kegiatan koordinasi, sementara alokasi anggaran yang langsung bersentuhan dengan upaya pelestarian lingkungan ataupun recovery (pemulihan) kawasan lindung terkadang justru minim.
Kabupaten Bojonegoro juga dinilai belum memiliki kebijakan ataupun rencana aksi pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Padahal, jika mengacu Perpres 98/2021, ada mandat kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim di daerah.
Dengan melihat berbagai persoalan yang berkaitan dengan ancaman krisis iklim dan bencana ekologi, sebagaimana dijelaskan di atas, dia menyebutkan, berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan para pegiat Lingkar Studi Ekologi dan Energi Terbarukan (SuKET) Bojonegoro, diharapkan Pemkab memberikan perhatian serius terkait ancaman krisis iklim dan bencana ekologi.
Terlebih lagi di Bojonegoro merupakan daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Pendapatan daerah (APBD) Bojonegoro mayoritas dari pendapatan migas. Oleh sebab itu, Pemda Bojonegoro harus memiliki rasa tanggung jawab atas rantai karbon yang dihasilkan dari migas yang diambil dari ‘Kota Ledre’ ini. Meskipun 'fosil oil’ (bahan bakar minyak) tersebut tidak dibakar di Bojonegoro, tetapi setiap tetes bahan bakar minyak yang berasal dari Bojonegoro yang dibakar di luar sana terdapat jejak emisi karbon dari daerah ini.
"Bojonegoro harusnya menjadi kabupaten pelopor dalam pengendalian emisi gas rumah kaca, diantaranya dibuktikan dengan ikut mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), sebagaimana sudah ditetapkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, 2021," pungkasnya.(nur/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
