Mohamad Karim Amrulloh, dari LBH Al Faruq usai melaporkan dugaan rekayasa jual beli jabatan Perangkat Desa Bendo di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - LBH Al-Faruq melaporkan dugaan adanya jual-beli jabatan atau rekayasa dalam seleksi rekrutmen Perangkat Desa Bendo, Kecamatan Pare, ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
Didampingi Triyo Ambodo, Mohamad Karim Amrulloh dari LBH Al Faruq menjelaskan bahwa pihaknya mewakili klien mengadukan Pemerintahan Desa Bendo, kepala desa, serta panitia seleksi rekrutmen pengangkatan perangkat desa tahun 2021.
BACA JUGA:
- Gaduh Pengisian Perangkat, Bupati Kediri Minta Peserta Lapor Bila Ada Indikasi Jual Beli Jabatan
- Ketua Partai Ummat Jatim: Potensi Anak Bangsa Terpendam karena Kalah dengan Orang Dalam
- Juarai Soeratin Cup, Mas Dhito Apresiasi Pemain Persedikab Kediri U-17 dengan Beasiswa dan Sepatu
- Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Dorong Kades Alokasikan DD untuk Penguatan PKK Desa
"Kami melaporkan dugaan rekayasa/jual beli dalam proses seleksi rekrutmen perangkat desa ini dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan profesional, dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan," ujarnya, Selasa (7/12).
Menurut dia, adanya dugaan serta indikasi jual beli jabatan perangkat desa ini mengakibatkan keresahan para peserta yang mengikuti seleksi dan mebuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bendo tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Dalam dugaan tersebut telah diperoleh adanya fakta dan informasi serta kondisi di lapangan yaitu pemerintahan desa, kepala desa, panitia seleksi rekrutmen pengangkatan perangkat desa tahun 2021 Desa Bendo tidak terbuka dan hanya formalitas belaka," paparnya.
Karim menduga, panitia sudah menentukan calon terpilih meskipun ada rangkaian proses seleksi administrasi maupun tes ujian perangkat.
"Dengan demikian, LBH Al Faruq memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk membatalkan pelaksanaan Seleksi Rekrutmen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Bendo dan memeriksa serta menindak tegas para oknum terkait," ujarnya.
"Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Al Faruq sangat berharap agar laporan atau pengaduan ini, dapat segera ditindaklanjuti demi terjadinya perubahan yang lebih baik di Desa Bendo," tuturnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Roni, membenarkan adanya pengaduan itu. Menurut dia, pengaduan tersebut sudah diterima dan akan dipelajari. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
