Ketua Pansus Sengketa Lahan antara warga dan TNI AL saat menerima berkas temuan di lapangan dari tokoh masyarakat setempat. foto: AHMAD FUAD/ BANGSAONLINE
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Pasuruan melalui pansus resolusi konflik penyelesaian tanah sengketa antara warga 10 desa dengan TNI AL, menggelar pertemuan bersama perwakilan warga dari 10 desa yang bersengketa dengan TNI AL, bertempat di Balai Desa Semedusari, Lekok, Pasuruan, Rabu (10/11).
Perwakilan warga itu meliputi, kepala desa masing-masing, tokoh masyarakat dan BPD. Tujuan pertemuan tersebut, pansus meninjau perkembangan dari hasil hearing yang digelar beberapa hari lalu, antara pansus dengan pihak TNI AL.
BACA JUGA:
Dalam pertemuan yang berlangsung hingga sore hari itu, Ketua Pansus Eko Suryono minta agar warga sekitar menyampaikan hasil laporan di lapangan terkait persoalannya dengan pihak TNI AL.
Ketua Fakta, Lasminto, dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa harapan masyarakat hanya bisa beraktivitas bebas seperti warga pada umumnya. Begitu juga TNI, melaksanakan tugasnya sebagai benteng negara.
"Sementara ini di lapangan sering terjadi pelarangan aktivitas. Antaranya, pembangunan rumah warga, pembuatan KTP, pembangunan jalan desa, mendirikan PJU, atau saluran listrik untuk kebutuhan rumah warga, dan lainnya," kata Lasminto saat membacakan laporan terkait fakta di lapangan, Rabu (10/11/2021).
Lanjut Lasminto, warga juga meminta ada batasan antara wilayah latihan TNI AL dan lahan permukiman. Namun, dari 3 kali mediasi bersama TNI AL, hingga saat ini belum ada titik temu.
Karena itu, ia berharap dengan dibentuknya pansus ini, ada jalan keluar dari permasalahan antara warga dan TNI AL.
"Jadi masyarakat bisa menghormati TNI AL dan sebaliknya, TNI AL juga melindungi masyarakat," jelas dia.
