Dra. Hj. Aisyah Lilia Agustina, M.Si., Anggota DPRD Jatim Dapil XI saat menggelar Reses III Tahun 32021 di NU Center Kabupaten Madiun, Sabtu (30/10/2021).
MADIUN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Aisyah Lilia Agustina berharap ada kesetaraan perlakuan pemerintah antara pendidikan umum (negeri) dengan pendidikan berbasis agama/madin (madrasah diniyah). Baik dalam kebijakan maupun fasilitas dan penunjang pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Aisyah saat reses dengan Ibu-Ibu Muslimat NU di NU Center, Kabupaten Madiun, Sabtu (30/10/2021).
Politikus PKB itu menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan diniyah tingkat ulya di pondok pesantren. Menurut dia, pendidikan ulya yang setara dengan Madrasah Aliyah atau SMA, belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Madrasah ulya ini ternyata BPOPP-nya belum disertakan pemerintah provinsi kepada pendidikan yang setara dengan SMA atau SLTA. Itu yang perlu diberikan perhatian,” tegas anggota parlemen yang akrab disapa Mbak Icha ini.
Makanya, ia menegaskan bakal terus mendorong Pemprov Jatim untuk menyertakan dan memberikan perhatian terhadap pendidikan madrasah ulya. Salah satunya yakni melalui Perda Pondok Pesantren.
“Termasuk kita melalui Perda Pondok Pesantren ini kan ingin itu (intervensi ke madrasah). Kita ingin sama dengan pendidikan yang lain, umum, atau negeri,” tandas anggota DPRD Jatim asal dapil XI ini.
Tak hanya terkait biaya pendidikan anak, Aisyah Lilia mengaku guru di Madiun juga mengeluhkan soal masalah seragam. Selama ini, guru atau tenaga pendidik di sana, setiap mengajar hanya menggunakan satu seragam.
“Yang dikeluhkan oleh mereka adalah seragam guru. Masak seragam guru cuma satu. Kita juga ingin pemerataan terkait seragam guru,” pungkas cucu Kiai Ahmad Sahal Mansyur, Ketua PCNU Sidoarjo pertama ini. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
