Mohammad Yusuf Hidayat.
"Diakui maupun tidak, pasca Muktamar di Jombang kita semua dapat menyaksikan bersama, rekam jejak para tokoh PBNU berada pada posisi strategis adalah politisi atau bersikap politis. Tak pelak kalau ada paradigma dan praktisi organisasi. NU menjadi seperti parpol, pragmatis dan menghalalkan segala cara. Muktamar ke-32 NU (Makassar) dan ke-33 (Jombang) jadi contoh nyata," ujar dia.
"Muktamar ke-34 tahun depan tidak boleh terulang seperti halnya Muktamar di Makasar dan Jombang. Kita mesti getol menjaga marwah NU. Sesungguhnya, dengan menjaga NU, kita bersama-sama menjaga Indonesia. Para tokoh pendahulu NU tak terkecuali KH. Salahuddin Wahid, Pengasuh Tebuireng ketujuh, sangat berwanti-wanti kepada pengurus PBNU dan warga nahdliyin khususnya, untuk selalu memberi manfaat kepada NU, bukan memanfaatkan NU," tandas dia.
Ada enam pesan penting dari KH. Salahuddin Wahid. Pertama, ada satu aspek yang belum dicantumkan sebagai bagian dari aswaja Annahdliyah, yaitu dalam bidang politik. NU ikut merumuskan Pembukaan UUD 1945, NU adalah pelopor dalam menerima Pancasila sebagai asas negara, di Muktamar 1984.
Di samping itu, NU ikut berjuang dalam ikhtiar mendirikan Departemen Agama pada 1946. NU menjadi pelopor dalam terbitnya UU Perkawinan pada 1973-1974. Juga dalam terbitnya UU Peradilan Agama pada 1989 serta sejumlah UU yang mengakomodasi syariat Islam.
Kedua, pemikiran ekonomi Islam aswaja. Ketiga, mempertegas subtansi Islam Nusantara. Keempat, jangan membawa NU ke politik praktis. Ia mengungkapkan, saat ini tidak sedikit oknum pengurus NU yang berpolitik praktis dengan memanfaatkan banyaknya jumlah warga NU. Jumlah kader NU diklaim, lalu dijual untuk melancarkan hasrat politik oknum tersebut.
"Apakah fakta itu membuat NU dalam politik lebih kuat? Ternyata tidak juga. NU secara jam’iyah tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun. Setiap warga NU adalah warga negara dengan hak politik dan dilindungi undang-undang,” jelas Yusuf.
Kelima, pengurus NU terpilih harus menjaga komitmen menjadi pengurus NU. Kasus tokoh-tokoh NU yang ngambek karena tidak mendapatkan posisi menteri pasca Pilpres 2019, sangat memalukan di mata publik. "Tentu saja, itu tidak ada menteri yang mewakili PBNU karena NU bukan partai politik walaupun berperilaku dan bertindak seperti partai," katanya.
Keenam, pengurus NU ke depan perlu memperhatikan betul masalah utama NU baik di bidang kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi. "Pesan-pesan di atas, sering disampaikan kepada penulis dan bahkan beliau juga menulis langsung dalam bentuk artikel khusus yang dimuat koran Kompas pada 27 Januari 2020," tambah Yusuf.
Dalam Muktamar NU ke-34 ini, ia sangat berharap siapa pun yang memimpin NU ke depan harus mampu memikul beban tanggung jawab yang tidak ringan. Masa depan NU menentukan masa depan Indonesia.
"Nasib jutaan warga NU ada di pundak ketua dan pengurus baru ke depan. Jika mereka masih bekerja biasa-biasa saja, tentu NU di era generasi sekarang ini tidak mampu menjadikan NU yang lebih baik ," pungkas dia. (afa/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
