Kamis, 29 Juli 2021 05:12

Bupati Dhito Keluarkan SE Tentang Penerapan PPKM Level 3 di Kabupaten Kediri

Jumat, 23 Juli 2021 00:01 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Muji Harjita
Bupati Dhito Keluarkan SE Tentang Penerapan PPKM Level 3 di Kabupaten Kediri
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi. foto: MUJI HARJITA/BANGSAONLINE

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 188.45/2214/418.74/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Corona Virus Disease 2019.

SE tertanggal 21 Juli 2021 tersebut untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali.

Serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Sesuai Inmedagri tersebut, Kabupaten Kediri ditetapkan dalam kriteria wilayah PPKM Level 3.

"Memerhatikan perkembangan kondisi penambahan kasus penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ada di Wilayah Kabupaten Kediri, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat," begitu bunyi SE Bupati Kediri itu.

BACA JUGA : 

Pastikan Bantuan Sampai di Tangan, Bupati Kediri Datangi Rumah Warga Isoman Pakai Vespa

Segera Dirikan RSDS, Satgas Covid-19 Kabupaten Kediri Tinjau Lokasi di Bekas Kantor Dispertabun

Tinjau Tempat Isolasi Terpadu di Gedung SKB Kediri, Mas Dhito Akan Siapkan 2 Rumah Sakit Darurat

Pelukis di Kediri Dukung PPKM Lewat Mural: Kami Hampir Menyerah

Dalam SE Bupati Kediri itu juga dijelaskan, setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dan berdasar KUHP Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

SE Bupati Kediri itu disikapi serius Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri. Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri Slamet Turmudi mengatakan bahwa SE Bupati Kediri ini ditujukan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala desa se-Kabupaten Kediri, pelaku usaha, perusahaan swasta, instansi terkait yang beroperasi di Kabupaten Kediri, dan masyarakat Kabupaten Kediri.

Menurutnya, SE tersebut sebagai bentuk peringatan bagi warga Kabupaten Kediri agar tidak abai dan meningkatkan disiplin dalam penerapan prokes di berbagai tempat.

"Petugas akan menindak tegas bagi warga yang berkerumun di mana pun dan tetap memberikan sanksi sidang di tempat, denda, dan sanksi sosial," kata Slamet Turmudi, Kamis (22/7).

Slamet menegaskan, tempat hiburan, swalayan, restoran, minimarket, pelaku usaha tranportasi, bisa dicabut dan ditutup usahanya jika melanggar PPKM Level 3 ini.

Seperti sebelumnya, pada PPKM Level 3 kali ini pemilik warung, restoran dan rumah makan, serta lapak hanya boleh menyediakan beli bawa pulang (takeaway) dan tidak diizinkan makan di tempat.

Selain itu, warga wajib tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Penggunaan face shield tanpa masker tidak diperbolehkan.

"Warga juga dilarang membuat aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring (online) dan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH)," imbuh Slamet.

Sedangkan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

"Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," tutup Slamet. (uji/ian)

Warga Sambisari dan Manukan Kulon Menolak Sekolah Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Corona
Senin, 26 Juli 2021 19:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Korban Covid-19 yang terus berjatuhan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas tempat isolasi pasien yang sedang terpapar virus corona. Berbagai fasilitas gedung – termasuk sekolah – direncana...
Kamis, 15 Juli 2021 06:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini ide baru. Untuk menyiasati pandemi. Menggelar resepsi pernikahan di dalam bus. Wow.Lalu bagaimana dengan penghulunya? Silakan baca tulisan wartawan terkemuka Dahlan Iskan di  Disway, HARIAN BANGSA dan B...
Selasa, 27 Juli 2021 06:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mayat korban covid yang perlu dibakar – sesuai keyakinan mereka – terus bertambah. Bahkan menumpuk. Sampai perusahaan jasa pembakaran mayat kewalahan. Celakanya, hukum kapitalis justru dipraktikkan dalam pe...
Kamis, 15 Juli 2021 12:37 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*66. Qaala lahu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rusydaanMusa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajark...
Sabtu, 17 Juli 2021 10:23 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...