F-PD Jatim Hormati Klarifikasi Pemprov Jatim: Bu Khofifah Bukan Tipikal Suka Hura-hura

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sikap bijaksana Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberi klarifikasi pasca viralnya video acara ulang tahun mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Jatim.

Sri Subiati, Ketua F-PD DPRD Jawa Timur mengaku telah mengikuti setiap perkembangan yang menyangkut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Politikus yang akrab disapa Bu Anti ini memastikan bahwa pesta atau hura-hura adalah bukan tipikal Gubernur Khofifah.

BACA JUGA:

“Saya kenal betul Ibu Gubernur Khofifah, tipikal beliau tidak suka pesta atau hura-hura apalagi di saat kondisi seperti ini,” jelas Bu Anti, Minggu (23/5/2021).

Namun karena sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, Sri Subiati berharap polemik ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Apalagi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.

“Kita hormati kebesaran hati Ibu Gubernur yang sudah menyampaikan klarifikasi. Agar beliau terus fokus untuk bekerja membangun dan membangkitkan ekonomi Jawa Timur sebaik-baiknya,” terangnya.

Pihaknya juga sudah mendengar langsung klarifikasi dari Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono bahwa acara tersebut adalah inisiatif dari beliau sendiri. Ia dan rekan-rekan kepala OPD ingin memberikan surprise di hari ulang tahun orang nomer satu Jawa Timur.

“Kami memandang sangatlah mungkin Ibu Gubernur tidak tahu-menahu surprise di hari ulang tahun itu akan seperti apa, karena kami juga memahami ada pemaparan buku penanganan Covid-19. Tentu ini juga momen untuk introspeksi ke depannya bahwa niat baik anak buah gubernur menyelipkan agenda tambahan semacam itu harus turut mempertimbangkan potensi risiko karena situasi yang sensitif hari ini di tengah masa pandemi,” tandasnya.

Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim ini mengajak agar masyarakat Jawa Timur tetap patuh pada protokol kesehatan dan tidak serta merta terpengaruh dengan isu-isu yang ingin mendiskreditkan pemerintahan provinsi Jawa Timur dengan kemudian mengajak untuk tidak patuh prokes.