Massa Datangi Balai Desa, Pelantikan Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang Batal

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pelantikan Suparno sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Munggugebang yang dijadwalkan digelar Rabu (19/6/2021) malam ini di balai desa setempat, batal digelar.

Pelantikan yang dijadwalkan dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Munggugebang, Wariyanto, pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB belum bisa dilakukan dan dinyatakan diundur. Padahal para undangan telah masuk ke dalam balai desa.

Pelantikan gagal dilakukan setelah ratusan masyarakat yang menolak pelantikan datang menjubeli sekitar kantor balai desa. Mereka terus berdatangan. Ada yang memampang poster berisikan desakan agar pelantikan Suparno dibatalkan.

Kades Munggugebang Wariyanto belum berhasil dimintai keterangan terkait pembatalan pelantikan Suparno sebagai Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang.

Namun, Camat Benjeng Suryo Wibowo membenarkan pelantikan Suparno dibatalkan. "Pelantikan batal Mas," ucap Suryo Wibowo kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (19/5/2021), malam.

Suryo, begitu sapaan akrabnya, mengaku tidak tahu pelantikan Suparno sebagai Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang akan digelar kapan setelah batal.

"Kurang tau. Sebab, pelantikan itu menjadi domain kades, " jelasnya.

(Para undangan pelantikan kasi pemerintahan sudah terlanjur datang di Balai Desa Munggugebang. foto: ist.)

Menurut Suryo, sebelum Kades Munggugebang membatalkan pelantikan pada jam yang telah ditentukan, Rabu (19/5/2021) petang, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memanggil yang bersangkutan di kantor Kecamatan Benjeng. Juga hadir Kapolres AKBP Arief Fitrianto, dan Dandim 0817 Letkol Inf. Taufik Ismail.

Pada pertemuan itu, lanjut Suryo, bupati menyampaikan kepada kades bahwa hasil rekrutmen Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang yang dilakukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa (P3D) masih dalam pemeriksaan inspektorat.

Masih menurut Suryo, bupati juga menjelaskan bahwa pelantikan kasi pemerintahan hasil seleksi yang dilakukan P3D tidak hanya merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 tahun 2017 tentang P3D. Namun, masih ada sejumlah regulasi lebih tinggi seperti peraturan daerah (perda) dan Undang-Undang yang memberikan ruang untuk melakukan penundaan pelantikan.

Setelah itu, kata Suryo, bupati mempertanyakan kepada Kades Munggugebang apakah tetap lanjut melantik kasi pemerintahan?

"Jawab kades tetap melantik," ungkap Suryo.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik, Malahatul Farda mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan itu bupati juga menawarkan solusi demi menjaga stabilitas desa, transparansi, dan menjadikan tata kelola pemerintahan desa (pemdes) lebih baik dan maju. Yakni dengan melakukan penjaringan ulang. Namun, Kades Munggugebang tetap tidak mau.

"Saat Pak Bupati menawarkan penjaringan diulang, Kades Munggugebang tak mau," tegas Farda.

Farda juga mengungkapkan jika Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang tetap dilantik, lalu di kemudian hari ditemukan cacat hukum, maka bisa dibatalkan.

"Jadi, SK Kades terkait pelantikan tersebut bisa dibatalkan jika di kemudian hari ditemukan cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, rekrutmen Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada 1 Mei lalu menimbulkan polemik. Sebab, hasil ujian yang dilakukan oleh Tim Panitia Penjaringan Perangkat Desa (P3D) dinilai mencurigakan.

Hal ini nampak dari rekapitulasi nilai yang didapat 3 peserta, terdiri dari pasangan suami-istri Suparno dan Sri Danarti, keduanya lulusan kejar paket C (setara SMA), dan Weldan Erhu Nugraha, seorang lulusan S1 Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Berdasarkan perolehan nilai yang diumumkan Tim P3D, Suparno mendapatkan skor sempurna 100, sedangkan Sri Danarti juga nyaris sempurna dengan skor 99. Keduanya adalah pasutri lulusan kejar paket C. Sementara Weldan Erhu Nugraha yang notabene lulusan S1 Unair, 'hanya' mendapatkan skor 68. (hud)