Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (tengah) didampingi Plt. Inspektorat Nono Soekardi dan Kepala BKD Mohamad Solikin saat menggelar jumpa pers di Pendopo Panjalu Jayati, Sabtu (15/5).
"Ada yang menginformasikan ke saya, (yaitu) salah satu bendahara desa di sana, bahwa uang ini diambilkan dari kas desa. Ini yang membuat saya harus menindak tegas," katanya, saat menggelar jumpa pers di Pendopo Panjalu Jayati didampingi Plt. Inspektorat Kabupaten Kediri Nono Soekardi dan Kepala BKD Kabupaten Kediri Mohamad Solikin, Sabtu (15/5).
"Saya minta untuk dihentikan. Kalau sudah ada yang kejadian, saya minta untuk dikembalikan. Namun hal tersebut tidak didengarkan. Maka tanggal 6 Mei 2021 jam 9 pagi, di Balai Desa Ketawang terkumpul 15 juta, ketika saya ke sana," terang Mas Bup Dhito.
Uang tersebut disetorkan ke pihak kecamatan. Informasinya atas permintaan Kasi PMD dan Camat Purwoasri. "Sekarang status uang sudah dikembalikan ke desa masing-masing. Saya minta dikembalikan ke kas desa," ujarnya.
Terkait sanksi, bupati menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mengajukan izin ke Kemendagri. Karena sesuai aturan, kepala daerah belum boleh mengganti jajarannya. Kepala daerah yang akan mengganti atau merotasi jajarannya harus mengajukan izin ke Kemendagri terlebih dahulu.
"Maka kita sedang berproses untuk hal tersebut. Nanti kalau sudah ada keputusannya, kalau sudah disetujui oleh Kemendagri, maka saya akan sampaikan ke teman-teman wartawan," pungkasnya.
Sementara itu, Camat Purwoasri Mudatsir saat dikonfirmasi wartawan, mengaku tidak pernah memerintahkan stafnya untuk meminta THR ke para kepala desa itu. Dia berdalih teledor lemah dalam membina dan mengawasi anak buahnya, sehingga terjadi pungli. (uji/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
