Soal Polemik Hukuman Mati, Kiai Hasyim Minta Presiden Taati Aturan Hukum Indonesia

JOMBANG (BangsaOnline) - Polemik yang muncul akibat rencana eksekusi mati gembong Bali Nine Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dalam pandangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH. Hasyim Muzadi tidak tepat. Bahkan ia meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tak terpengaruh dengan desakan pihak luar negeri yang meminta pembatalan eksekusi hukuman mati bagi para terpidana kasus narkoba.

Pemerintah RI, tandas KH Hasyim Muzadi, harus berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun keputusan hukum tersebut mendapat kecaman dari pihak luar negeri. "Tidak usah terpengaruh luar negeri. Karena luar negeri sendiri sebetulnya juga melakukan hukuman mati, cuma belum tentu kita tahu," katanya, di Jombang, Sabtu (21/2/2015).

Desakan pencabutan hukuman mati bagi terpidana narkoba, menurut mantan Ketua Umum PBNU ini, motifnya pantas diselidiki. Dia khawatir, dengan berkedok pelanggaran HAM, kelompok-kelompok yang mendesak pencabutan hukuman mati tersebut ternyata menjadi bagian dari jaringan pengedar narkoba internasional.

"Kita belum mengerti apakah orang-orang yang meminta agar hukuman mati tidak dilakukan itu, ada hubungannya atau tidak dengan jaringan peredaran narkoba internasional," ulas pengasuh dua pesantren mahasiswa al-Hikam Malang dan Depok Jawa Barat itu.

Karena itu, tandas Kiai Hasyim, Pemerintah RI tak perlu canggung melakukan eksekusi hukuman mati para terpidana kasus narkoba. Langkah tersebut, tegas dia, sekaligus menjaga agar aturan hukum di Indonesia dihargai oleh pihak negara lain. "Kembali saja ke aturan hukum kita, kalau hukum mati ya hukum saja," katanya.

Sebagai anggota Wantimpres, Kiai Hasyim Muzadi mengaku sudah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar berpegang pada keputusan pengadilan. "Sudah. Pokoknya sudah baguslah, tidak usah terpengaruh luar negeri," tandas Kiai Hasyim Muzadi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News