Pengusaha Gresik Keluhkan Urus Perizinan dan Sambungan PDAM

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gresik Nur Saidah mengaku banyak menerima keluhan dari pengusaha soal pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Gresik dan pemasangan sambungan PDAM Giri Tirta.

Keluhan itu disampaikan para perwakilan pengusaha saat fokus grup diskusi (FGD) dengan tema "Sistem Informasi Industri Nasional" yang diadakan Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM (Diskoperindag dan UKM) Kabupaten Gresik di Gedung Durung Bawean Pemkab Gresik, Rabu (7/4/2021).

BACA JUGA:

"Dari FGD tadi banyak keluhan pengusaha soal perizinan dan sambungan PDAM," ungkap Nur Saidah kepada BANGSAONLINE.com.

Nur Saidah menjelaskan, keluhan pengusaha soal perizinan di antaranya karena sistem yang masih belum bisa terakses dengan baik. Menurutnya, sistem perizinan Online Single Submission (OSS) di DPM PTSP maupun dari OPD lain saat ini belum terintegrasi. "Juga karena ada beberapa akun yang harus dipilih by sistem yang membuat bingung entry data," jelasnya.

Terkait hal ini, Nur Saidah menyarankan adanya bimbingan dan pelatihan dari beberapa OPD terkait dalam upaya memudahkan perusahaan agar terintegrasi dengan sistem standar nasional. "Akses sinas (sistem nasional) adalah tujuan dari Kemenperindag untuk mengevaluasi seluruh perusahaan di setiap daerah agar tersedia data industri yang akurat, baik skala kecil, menengah, dan besar," terangnya.

"Karena ini program awal yang diluncurkan sebagai implementasi Kemenperindag, industri adalah tujuan penting bagi negara dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga ada dampak bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan penambahan tenaga kerja," sambungnya.

Selain perizinan, Nur Saidah mengungkapkan keluhan lain yang disampaikan perusahaan. Salah satunya, terkait pemasangan sambungan PDAM yang diajukan perusahaan di wilayah Mayjen Sungkono Kecamatan Kebomas. "Ada keluhan perusahaan terkait PDAM sudah lama bayar sambungan tapi belum terpasang," ungkapnya.

"Juga, ada keluhan dari perusahaan di wilayah Manyar, pengurusan IMB sudah lama tak keluar, padahal tidak ada masalah terkait lahan," pungkasnya. (hud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News