GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik, Asroin Widiana, menegaskan ukuran keberhasilan realisasi APBD tidak bisa hanya dilihat dari persentase serapan anggaran. Menurut dia, serapan 100 persen tidak otomatis memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Fraksi Golkar meminta pemerintah dalam menjalankan anggaran agar output dan outcome memberi manfaat nyata. Berapa jalan yang dibangun dan bagaimana kualitasnya? Berapa fasilitas publik yang diperbaiki dan apakah pelayanan meningkat?,” katanya.
Hal tersebut disampaikan ketika membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan (APBD-P) 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (21/9/2026).
Ia meminta setiap tambahan anggaran dalam APBD-P 2026 memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Jangan sampai peningkatan anggaran justru menghasilkan Silpa karena program tidak dapat dilaksanakan optimal,” ucapnya.
Fraksi Golkar menekankan percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Namun, percepatan harus tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas hasil pekerjaan.
APBD-P 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,6 triliun, naik sekitar Rp276,68 miliar atau 8,31 persen dibanding APBD murni Rp3,3 triliun. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja mencapai Rp1,8 triliun atau 54,28 persen dari pagu APBD, namun baru 50,9 persen dari pagu APBD-P.
Asroin juga menyebut target Pendapatan Daerah dalam APBD 2026 sebesar Rp3,37 triliun, namun dalam APBD-P turun menjadi Rp3,16 triliun atau berkurang Rp213,42 miliar (6,32 persen). Realisasi pendapatan hingga 31 Agustus 2026 tercatat Rp2,21 triliun atau 70,9 persen. (hud/mar)
