Pemerintah Hapus PBB, Walikota Mojokerto Pasrah

MOJOKERTO (BangsaOnline) - Rencana pemerintah menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini dipastikan bakal menguras Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto secara signifikan. Pasalnya, dari sektor riil, wilayah yang terdiri dari dua kecamatan ini mendapat pasokan konstribusi daerah hingga 5 persen.

Meski demikian, Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus hanya bisa pasrah dan mengaku menghargai putusan Presiden Jokowi yang disebutnya sebagai program pro rakyat.

"Ya kita akan kehilangan sedikitnya 5 persen sumber PAD kita atau sekitar Rp 4-5 miliar pertahun," kata Walikota kepada wartawan BangsaOnline.com, Rabu (11/2).

"Ya seperti itu. Tapi mau apa lagi, ini kan bukan negara Mojokerto tapi NKRI," imbuhnya.

Wali Kota yang baru 14 bulan memimpin kota ini akan meminta jajarannya mengupayakan kenaikan PAD dengan cara mencari sektor-sektor produktif. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani mengutarakan keinginan elemen daerah untuk menaikkan PAD dengan membuat proyeksi-proyeksi yang akan digarap.

"Peningkatan ini realistis dan harus demikian. Dengan kenaikan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus mengikuti," ungkapnya.

Menurutnya ada sejumlah pos ini yang bakal menjadi sumber PAD. Diantaranya dari pendapatan Pajak Daerah yang tahun lalu dipatok Rp 17,5 miliar, Retribusi Daerah dipatok Rp 7,3 miliar.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5 miliar. Target ini tak mengalami perubahan alias tetap nominalnya persis seperti tahun ini. Yang paling digenjot adalah sumber lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatannya dipasang angka Rp 42,7 miliar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News